Gagal Gasak Motor Pedagang Roti Bakar di Tangsel, Maling Asal Bogor Bonyok Dimassa
Dari hasil pemeriksaan, dua pelaku yang berasal dari Rumpin Bogor itu diketahui merupakan spesialis pencurian kendaraan bermotor (curanmor).
Orang Tua Sempat Tak Bisa Temui Demonstran yang Ditangkap, Ini Kata Polisi
Eleonora Padmasta Ekaristi Wijana | Muhammad Ilham Baktora Sabtu, 10 Oktober 2020 | 11:00 WIB
Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta AKP Riko Sanjaya ditemui wartawan usai konferensi pers di Mapolresta Yogyakarta, Jumat (9/10/2020). - (SuaraJogja.id/Muhammad Ilham Baktora)
"Seharusnya tersangka, terdakwa, dan terpidana mendapatkan akses pendamping hukum. Nah sampai saat ini tidak ada pendampingan hukum yang mereka dapatkan," kata Julian.
SuaraJogja.id - Kepolisian buka suara terkait kesulitan orang tua untuk bertemu demonstran aksi Jogja Memanggil yang diamankan di Mapolresta Yogyakarta pascakericuhan demo tolak UU Cipta Kerja di kantor DPRD DIY pada Kamis (8/10/2020).
Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta AKP Riko Sanjaya menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap 95 orang yang diamankan membutuhkan waktu yang lama. Bahkan personel yang memeriksa saat itu tak banyak.
"Jumlah personel kami terbatas. Terlebih kami harus melakukan interogasi, penyelidikan terhadap tiap anggota massa yang diamankan kemarin," terang Riko, ditemui usai konferensi pers di Mapolresta Yogyakarta, Jumat (9/10/2020).
Ia menjelaskan, keluarga memang harus menunggu selama proses pemeriksaan. Kendati demikian, pihaknya hanya menyampaikan informasi kepada keluarga bahwa anak atau kerabatnya diamankan di kantor polisi.
Baca Juga: Video Demonstran di Jogja Oles Pasta Gigi ke Polisi dan 4 Berita SuaraJogja
"Jadi yang sudah datang itu kami data mereka. Kami juga minta identitasnya jika orang yang kami amankan ini sudah didatangi keluarga," ujar dia.
Riko tak menjelaskan secara detail pemeriksaan seperti apa yang dilakukan kepolisian. Kendati demikian, pihaknya telah memulangkan demonstran yang ditangkap saat kericuhan terjadi.
"Hari ini sudah kami pulangkan, keluarga tadi pagi juga sudah ada orang tua yang melaporkan diri untuk menjemput anaknya," kata dia.
Terpisah, Tim Kuasa Hukum Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) yang tergabung dari LBH, PBHI, dan lembaga pendampingan hukum lain menyayangkan tindakan polisi saat mengamankan sejumlah pengunjuk rasa dalam aksi tersebut. Selain itu, tim kuasa hukum yang bertugas untuk melakukan pendampingan terhadap massa aksi merasa dihalang-halangi.
"Harusnya dibuka seluas-luasnya akses pendampingan terhadap massa aksi karena hal ini berkaitan dengan pemberdayaan dan akses informasi. Hal itu penting karena informasinya tak hanya sepihak dari polisi saja," ujar anggota tim kuasa hukum ARB, Julian Duwi Prasetia, ditemui wartawan di Mapolresta Yogyakarta, Jumat.
Baca Juga: Sampaikan permohonan Maaf, Kapolres Samarinda Siap Tindak Aparat yang Salah
Ia menambahkan, selama proses pemeriksaan oleh kepolisian, para demonstran seharusnya mendapat pendampingan hukum. Bahkan Tim Kuasa Hukum tak diperkenankan masuk saat datang ke Mapolresta pada Kamis (8/10/2020) malam.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Baca Juga
22:34
WIB
Buat Surat Pernyataan, Pelajar yang Diamankan Aksi UU Ciptaker Dipulangkan
Polisi mengatakan 50 persen dari 1.192 orang yang diamankan saat kericuhan UU Ciptaker merupakan pelajar.
Selengkapnya
22:32
WIB
Presiden Jokowi: Tidak Benar Amdal Akan Dihapus
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tidak menjadikan pemerintah melakukan resentralisasi kewenangan. Dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.
Selengkapnya
22:26
WIB
Presiden Jokowi: UU Cipta Kerja Tak Kurangi Kewenangan Daerah
Jika masih ada ketidakpuasan atas Undang-Undang Cipta Kerja ini, Presiden mendorong agar hal tersebut diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi
SelengkapnyaKomentar
Berita Terkait
