Sedangkan jumlah pelanggaran protokol kesehatan yang dilaporkan dari operasi yustisi selama kurun waktu 1-18 Oktober 2020, lanjut Noviar mencapai 5.457 kasus. Satpol PP memberikan sanksi pada pelanggar untuk menyapu jalan dan membaca Pancasila.
“Paling banyak pelanggaran memakai masker,” ujarnya.
Sementara Wakil Ketua Sekretariat Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Pemda DIY, Biwara Yuswantana menjelaskan Pemda DIY memiliki dasar hukum Peraturan Gubernur (pergub) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
Dalam pergub tersebut, baik perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban akan dikenakan sanksi. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, sanksi berupa teguran lisan atau teguran tertulis, pembinaan, penghentian sementara operasional usaha dan/atau pencabutan izin usaha.
Baca Juga:Antar Penumpang ke Tambakboyo, Driver Ojol Sleman Jadi Korban Perampasan
"Perkantoran diwajibkan menyediakan sarana prasarana, menata tata letak ruangan dan sebagainya yang mencerminkan protokol kesehatan. Kalau tidak ya kita beri sanksi," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
