SuaraJogja.id - Tingkat partisipasi masyarakat Sleman dalam Pilkada serentak tahun 2020 tidak maksimal. Hal itu terlihat dengan temuan satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Kecamatan Depok yang hanya didatangi oleh kurang dari setengah warganya.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Depok, Sleman, Wuri Handayani kepada awak media, Senin (14/12/2020). Wuri mengakui bahwa memang ada salah satu TPS di wilayah Mancasan yang minim dengan kedatangan warganya.
"Memang salah satu TPS di daerah Condongcatur yang Daftar Pemilih Tetap (DPT) tercatat sekitar 300 orang tapi yang hadir hanya kurang lebih 50 orang saja," kata Wuri setelah memaparkan hasil rekapitulasi suara Kecamatan Depok di KPU Sleman.
Dijelaskan Wuri, terkait tingkat partisipasi masyarakat di tingkat kelurahan sendiri memang hanya berkisar diangka 65-67 persen. Tidak jauh berbeda dengan presentase di tingkat kecamatan yang masih tidak bisa menyentuh angka 70 persen atau tepatnya hanya sekitar 65 persen.
Baca Juga:Sirekap Sempat Eror, KPU Sleman Tetap Rapat Pleno Rekapitulasi Hitung Suara
Terkait dengan salah satu TPS yang hanya dihadiri oleh segelintir orang dari jumlah ratusan yang ada, Wuri mengatakan ada beberapa faktor. Di antaranya dilihat dari wilayah tersebut yang berada di kompleks perumahan dengan banyak warganya bekerja di luar kota sehingga tidak bisa pulang saat pemungutan suara berlangsung.
Selain itu rendahnya tingkat partisipasi masyarakat di tingkat kelurahan sendiri dipahami sebagai dampak dari masa pandemi Covid-19. Meskipun tidak bisa memastikan, namun Wuri menyatakan dari beberapa warga yang sempat ditemui mengaku memang ketakutan saat ditanya apakah akan menggunakan hak suaranya atau tidak pada 9 Desember 2020 kemarin.
"Kita sebenarnya sudah menyampikan kepada masyarakat melalui sosialisasi dan pemahaman bahwa siapa pun yang datang untuk menyumbangkan suara ke TPS tetap aman. Tapi ya memang itu dikembalikan sepenuhnya kepada pemilih sendiri mau atau tidak," terangnya.
Wuri menerangkan bahwa pihaknya sudah mencoba melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam artian selama pilkada protokol kesehatan dijaga dengan ketat. Hal itu ditunjukkan dengan fasilitas yang juga diberikan oleh KPU Sleman terkait logistik Alat Pelindung Diri (APD), dari masker hingga sarung tangan.
"Tapi ya sekali lagi untuk tingkat kehadiran masyarakat kita sudah tidak bisa memaksakan, itu di luar kewenangan kita," sebutnya.
Baca Juga:Mengintip Budi Daya Maggot di Sleman, Berdayakan Warga Terdampak Tol
Disampaikan Wuri, bahwa kemarin pihaknya juga telah memfasilitasi pasien di dua rumah sakit yakni Rumah Sakit JIH dan RSU Hermina. Terkait dengan pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri di rumah, pihaknya tidak mendapat permintaan dari yang bersangkutan.
Meski dengan tingkat partisipasi yang belum maksimal, Wuri menilai secara keseluruhan penyelenggaraan Pilkada Sleman tahun ini berjalan cukup bagus. Dalam artian KPU Sleman sudah banyak memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada agar tetap bisa akan hingga tingkat TPS bahkan kepada seluruh KPPS.
"KPPS juga dapat fasilitas rapid tes. Linmas pun demikian. Jadi saat bertugas kemarin sudah sedikit tenang karena aman hasilnya non reaktif semua," tuturnya.
Terkait dengan penggunaan sistem Sirekap, diakui Wuri masih menyisakan kendala tersendiri. Hal itu membuat rekapitulasi yang dilakukan oleh pihaknya menggunakan lembar kerja Excel.
"Tapi memang kita sudah siapkan dari 7 orang KPPS, 1 orang bertugas untuk mengerjalan Sirekap. Mereka juga semangat sekali untuk belajar. Terbukti sudah sekitar 65 persen data se-Kecamatan Depok yang sudah terunggah. Sisanya memang tidak bisa karena sistemnnya masih eror," ucapnya.
Wuri menyebutkan bahwa di Kecamatan Depok sendiri terdapat total 240 TPS. Sementara untuk DPT berjumlah 88.431 orang dengan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 56.220 orang.
Di sisi lain, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman menolak pernyataan yang menyebut bahwa tingkat partisipasi masyarakat Sleman dalam Pilkada serentak 2020 tergolong rendah. Menurutnya tingkat partisipasi masyarakat Sleman yang meski tidak mencapai target yang ditetapkan oleh KPU Sleman tapi tidak bisa juga dikatakan sebagai kategori rendah.
"Targetnya 80 persen, ya kalau dibilang tidak mencapai target iya benar tapi kalau dikatakan rendah tidak juga, tingkat partisipasi 75 persen itu tinggi loh. Kalau di bawah 50 persen itu baru bisa dibilang rendah," tegas Arief.
