"Sepertinya yang buat aturan ini belum pernah merasakan langsung menjadi pedagang kaki lima. Apa perlu dibuat program 'tukar nasib' agar mereka tahu bagaimana susahnya berjuang demi sesuap nasi untuk esok hari?" terangnya.
Aturan pengetatan pelaku usaha pun dianggap tidak serius dan tebang pilih. Selama lebih sepekan instruksi itu dilakukan, Dani masih menemukan pelaku usaha maupun pedagang yang masih melayani pembeli meskipun sudah melebihi jam buka yang ditentukan..
Hal ini dianggap memprihatinkan, melihat antusiasme masyarakat untuk bangkit, tetapi dipatahkan oleh aturan formalitas.
Dani mengingatkan, jika ingin dihargai, pemerintah harus mulai mendisiplinkan diri mereka sendiri.
Baca Juga:Ikuti Pusat, Pemda DIY Bakal Perpanjang PTKM
"Pemerintah itu kan digaji dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat. Jika memang kerja melayani rakyat, ya harus serius. Jangan semuanya formalitas dan pencitraan media saja. Rakyat tak butuh itu," ungkapnya.
