facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Covid-19 Tembus 22 Ribu, DIY Perpanjang Status Tanggap Darurat Kesembilan

Eleonora Padmasta Ekaristi Wijana Senin, 01 Februari 2021 | 18:39 WIB

Covid-19 Tembus 22 Ribu, DIY Perpanjang Status Tanggap Darurat Kesembilan
Sekda DIY Baskara Aji mengumumkan perpanjangan status tanggap darurat COVID-19 di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Rabu (27/5/2020). - (SuaraJogja.id/Putu)

Gugus tugas mencatat, kasus terkonfirmasi positif Covid-19 DIY hingga saat ini sudah tembus di angka 22.047 kasus.

SuaraJogja.id - Di tengah pemberlakuan Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM), Pemda DIY kembali memperpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Covid-19. Kebijakan yang diperpanjang kali kesembilan ini diberlakukan sebulan ke depan mulai 1-28 Februari 2021 melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur DIY Nomor 28/KEP/2021.

Seperti sebelumnya, perpanjangan status tanggap darurat diterapkan karena tren penularan Covid-19 di DIY masih tinggi. Gugus tugas mencatat, kasus terkonfirmasi positif Covid-19 DIY hingga saat ini sudah tembus di angka 22.047 kasus.

"Perpanjangan [status] ini untuk kesinambungan penanganan dan mengantisipasi serta mengurangi dampak Covid-19," ujar Sekda DIY Baskara Aji di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (1/2/2021).

Menurut Aji, saat ini sebagian masyarakat masih abai akan protokol kesehatan (prokes) meski PTKM sudah diberlakukan tiga minggu terakhir sejak 11 Januari 2021, sehingga kasus Covid-19 yang baru masih saja tinggi setiap harinya.

Baca Juga: PTKM di DIY Tak Efektif, Ditemukan 2.503 Pelanggaran Prokes

Kerumunan masih banyak ditemukan dalam berbagai aktivitas ekonomi dan wisata. Penularan virus pun sudah sampai ke kelompok-kelompok kecil seperti keluarga dan tetangga.

"Sudah jadi kebiasaan masyarakat kalau keluar rumah pakai masker, tapi kalau di dalam rumah tidak," ujarnya.

Karena itu, Pemda meminta Satpol PP untuk untuk mengecek di kabupaten/kota terkait persiapan pembatasan wilayah di tingkat RT/RW dan dan desa.

Sebab, kebijakan tersebut dinilai efektif untuk mengurangi penularan virus seperti yang terjadi saat awal-awal pandemi di DIY.

Pendirian posko yang mengawasi mobilitas masyarakat ini, lanjut Aji, tidak banyak lagi didirikan oleh masyarakat. Padahal kalau diberlakukan kembali, kata dia, maka bisa mengurangi mobilitas masyarakat, termasuk dari luar daerah.

Baca Juga: Erupsi Terus Terjadi, Status Tanggap Darurat Merapi di Klaten Diperpanjang

"Karena pembatasan [bentuk] lain sudah maksimal kita lakukan tapi masih tinggi kasus [Covid-19], jadi ya pendirian posko harus kembali disosialisasikan," jelasnya.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait