SuaraJogja.id - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta masyarakat aktif mengkritik tak disangka bakal menjadi kontroversi. Pendapat tersebut disampaikan aktivis HAM Haris Azhar.
Advokat lulusan Universitas Trisakti dan University of Essex itu beranggapan, Jokowi biasanya disorot setelah melontarkan pernyataan yang lucu, tetapi kali ini rupanya berbeda.
"Ternyata pernyataannya kontroversial soal mengundang mesyarakat untuk mengkritik," kata Haris Azhar dalam video yang diunggah kanal YouTube Realita TV, Jumat (12/2/2021).
Ia lantas menyoroti si pembuah naskah pidato. Menurutnya, setelah Jokowi ramai dikomentari publik, penulis pidato Jokowi ikut terkena getahnya.
Baca Juga:Ferdinand: Benarkah Jokowi Punya Buzzer dan Anti Kritik? Kita Lihat Fakta!
"Saya enggak kenal pribadi, ya pernah ketemu satu dua kali dengan Presiden, tapi secara pribadi, menurut saya, pasti itu yang bikin naskahnya mungkin dimarahin sekarang. Kenapa bikin naskah pidato seperti itu," komentar dia.
Haris Azhar menilai, bisa jadi Jokowi tak memahami dampak dari pernyataannya soal aktif mengkritik tersebut.
Sebab, lanjut Haris Azhar, perkataan seorang presiden sudah seharusnya berkaitan dengan situasi dan praktik nyata di lapangan.
"Ndilalah orang tahu bahwa itu tidak mewakili apa yang dipraktikkan oleh rezim atau penguasa hari ini, jadi mungkin dia tidak baca naskahnya atau mungkin dia tidak paham naskah itu secara meaning konteksnya," terang aktivis 98 itu.
Selain itu, Haris Azhar menduga, pernyataan Jokowi menuai cibiran karena situasi demokrasi memburuk, terbukti dengan makin banyaknya orang yang dijatuhi hukuman lewat peradilan sesat.
Baca Juga:Jokowi Minta Dikritik, Roy Suryo: Kandangi Dulu Buzzer Agar Tidak Liar
"Yang kedua, kenapa memang jadi ramai? Karena memang makin hari angka pertumbuhan, yang saya bisa sebutnya ya, yang mungkin saya yakini sebagai sebuah situasi yang memburuk, serangan terhadap ruang sipil demokrasi itu memburuk. Saya menyebutnya, ada mereka yang dibunuh, ada yang dihilangkan, ada yang disiksa, ditangkap, ditahan, dijatuhi putusan-putusan peradilan yang menurut kami itu peradilan sesat," kata Haris Azhar.
"Angkanya tadi, saya enggak tahu, banyak betul," imbuh dia.
TONTON VIDEONYA DI SINI.
Sebelumnya, Jokowi mendorong semua pihak untuk menjadi bagian dari proses mewujudkan pelayanan publik yang baik. Jokowi mengungkapkan hal tersebut dalam sambutan Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020 secara virtual, Senin (8/2/2021).
"Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik," ujar Jokowi.
Presiden Ke-7 RI ini, yang kini menjabat di periode kedua, juga meminta masyarakat untuk aktif menyampaikan kritik, saran, ataupun potensi maladministrasi dari penyelenggara pelayanan publik.
