SuaraJogja.id - Isu kudeta Partai Demokrat masih hangat dibicarakan. Baik orang-orang yang terlibat dalam partai tersebut maupun para ahli hingga masyarakat pada umumnya, mereka ikut memberikan komentar dan pandangan mengenai hal tersebut.
Pakar ekonomi Rizal Ramli pun turut memberikan komentar. Namun, tanpa menyebutkan nama partai tertentu, ia menyinggung sisi internal partai dan bagaimana partai tersebut dikembangkan. Menurutnya, selama ini masyarakat terlalu fokus dengan sikap demokratis partai dalam bernegara, baik dalam tingkat eksekutif, legislatif, hingga yudikatif di tengah masyarakat.
Namun, kata dia, mereka justru lupa dengan sisi internal partai politik, yang juga membutuhkan sikap demokratis. Bukan memperjuangkan sikap demokratis sisi internal, menurutnya, partai justru berkembang dalam sikap nepotis, feodal, dan tidak demokratis.
"Sejak dulu kita selalu memperjuangkan demokratisasi dalam konteks Negara (Eksekutif, Legislatif dan Judikatif) dan masyarakat. Tapi kita lupa memperjuangkan demokratisasi internal partai, yang nepotis, feudal, dan tidak demokratis, bagaikan milik keluarga. Itu harus diubah!," tulis Rizal dalam cuitannya.
Baca Juga:Demokrat: Ada Kekuatan Besar Back Up Moeldoko Berani Dongkel AHY
Melalui akun Twitter @RamliRizal, politikus ini juga menyampaikan bahwa sisi internal partai terkesan menganut nepotisme dan feodalisme, terlihat seperti milik keluarga. Ia juga menilai bahwa hal tersebut haruslah diubah.
Sejak diunggah pada Minggu (7/3/2021), cuitan Rizal Ramli mengenai kondisi internal sebuah partai tersebut sudah disukai lebih dari 400 orang pengguna Twitter. Ada puluhan lainnya yang ikut membagikan ulang dan tidak sedikit warganet yang berkomentar.
"Kayaknya yang paling deket dengan satus bung RR adalah pdip deh," tulis akun @Killiankill****.
"Partai harus bereformasi dari feudal/dinasti menjadi terbuka-demokratis untuk membuka pintu seluas-luasnya bang semua putra-putri bangsa untuk berpartisipasi ke dalam politik & mengorbit menjadi pemimpin negara," komentar akun @ide2*****.
"Masuk sistem saja dulu, kalau koar-koar diluar cuma buang energi. Buat Partai baru atau gabung yang sudah ada. Jangan bangga juga kalau menolak tawaran jadi menteri, karena dengan menolak tawaran, anda gagal membuktikan kemampuan anda," tanggapan akun @mista******.
Baca Juga:Resmi! AHY Nyatakan Moeldoko Musuh Bersama Partai Demokrat
Sementara akun @jung_**** mengatakan, "Sampai disini setuju, tapi mengubah ketua parpol dari luar parpol dan dari lingkaran kekuasaan itu namanya ilegal."
