SuaraJogja.id - Pemerintah Kabupaten Sleman menyatakan siap menggelar kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka. Namun, langkah itu tak akan mendahului kebijakan pemerintah pusat.
Sekretaris Daerah Sleman Harda Kiswaya menyebutkan, pihaknya sudah mengecek protokol kesehatan di tiap sekolah. Diketahui tiap sekolah sudah memiliki kesiapan. Mulai dari tempat cuci tangan, fasilitas di dalam kelas, program. Termasuk pengaturan jarak antar kursi agar tiap ruang kelas hanya diisi 50% kapasitas.
Dimulai dengan menggelar ujicoba KBM, ujicoba tersebut akan diselenggarakan di semua sekolah jenjang SD hingga SMP. Bukan dengan menerapkan uji coba di sekolah tertentu.
"Harusnya Februari kemarin, setelah PPKM Mikro, kalau tidak diperpanjang segera. Tapi akhirnya ditunda, sehingga akan dilakukan setelah PPKM, begitu PPKM mikro selesai, kami mulai," tutur Harda membeberkan linimasa rencana KBM luring.
Baca Juga:Aslinya Pengangguran, Ustaz Gadungan di Sleman Menipu Modus Gandakan Uang
Kendati demikian, sebelum memulai KBM, Pemkab Sleman akan tetap mematuhi kebijakan pemerintah pusat yang berlaku. Pasalnya, Harda menyadari bahwa pemerintah daerah adalah pemerintahan terbawah.
"Kalau pemerintah pusat itu sudah memerintah jangan, masak kami jalan. Kan ya tidak mungkin. Sepanjang PPKM belum dihentikan, tetap kami patuh sama pemerintah pusat, mohon doanya saja untuk yang terbaik," ungkapnya.
Kepala Dinas Kesehatan Sleman Joko Hastaryo menjelaskan, dimulainya KBM tatap muka atau luring merupakan ranah wewenang Dinas Pendidikan dan pihaknya hanya bisa memberi masukan.
"Kalau daerah-daerah yang sudah dibuat zonasi petugasnya sudah divaksinasi, nanti kami beri masukan juga," ucapnya.
Walaupun sejumlah daerah melihat kesiapan KBM tatap muka perlu mempertimbangkan perihal vaksin COVID-19 bagi anak, tidak demikian dengan Pemkab Sleman.
Baca Juga:PSS Sleman Tak Pasang Target Juara di Piala Menpora 2021
"Belum [kami pikirkan], masih fokus vaksin guru. Karena vaksin anak juga belum ada," terangnya.
- 1
- 2
