SuaraJogja.id - Pemerintah Kabupaten Sleman menyatakan siap menggelar kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka. Namun, langkah itu tak akan mendahului kebijakan pemerintah pusat.
Sekretaris Daerah Sleman Harda Kiswaya menyebutkan, pihaknya sudah mengecek protokol kesehatan di tiap sekolah. Diketahui tiap sekolah sudah memiliki kesiapan. Mulai dari tempat cuci tangan, fasilitas di dalam kelas, program. Termasuk pengaturan jarak antar kursi agar tiap ruang kelas hanya diisi 50% kapasitas.
Dimulai dengan menggelar ujicoba KBM, ujicoba tersebut akan diselenggarakan di semua sekolah jenjang SD hingga SMP. Bukan dengan menerapkan uji coba di sekolah tertentu.
"Harusnya Februari kemarin, setelah PPKM Mikro, kalau tidak diperpanjang segera. Tapi akhirnya ditunda, sehingga akan dilakukan setelah PPKM, begitu PPKM mikro selesai, kami mulai," tutur Harda membeberkan linimasa rencana KBM luring.
Baca Juga:Aslinya Pengangguran, Ustaz Gadungan di Sleman Menipu Modus Gandakan Uang
Kendati demikian, sebelum memulai KBM, Pemkab Sleman akan tetap mematuhi kebijakan pemerintah pusat yang berlaku. Pasalnya, Harda menyadari bahwa pemerintah daerah adalah pemerintahan terbawah.
"Kalau pemerintah pusat itu sudah memerintah jangan, masak kami jalan. Kan ya tidak mungkin. Sepanjang PPKM belum dihentikan, tetap kami patuh sama pemerintah pusat, mohon doanya saja untuk yang terbaik," ungkapnya.
Kepala Dinas Kesehatan Sleman Joko Hastaryo menjelaskan, dimulainya KBM tatap muka atau luring merupakan ranah wewenang Dinas Pendidikan dan pihaknya hanya bisa memberi masukan.
"Kalau daerah-daerah yang sudah dibuat zonasi petugasnya sudah divaksinasi, nanti kami beri masukan juga," ucapnya.
Walaupun sejumlah daerah melihat kesiapan KBM tatap muka perlu mempertimbangkan perihal vaksin COVID-19 bagi anak, tidak demikian dengan Pemkab Sleman.
Baca Juga:PSS Sleman Tak Pasang Target Juara di Piala Menpora 2021
"Belum [kami pikirkan], masih fokus vaksin guru. Karena vaksin anak juga belum ada," terangnya.
Vaksinasi Dosen Belakangan
Joko Hastaryo menambahkan, terkait imunisasi COVID-19 bagi tenaga pendidikan, nantinya dosen perguruan tinggi (PT) akan mendapatkan jadwal paling bontot.
Pasalnya, pemerintah Sleman mash harus berbagi tugas menyesuaikan dengan kewenangan pengelolaan satuan pendidikan. Untuk jenjang TK, SD, SMP menjadi tanggung jawab Pemkab Sleman.
"Sebetulnya sempat muncul ketidakjelasan juga, kemarin sempat dibahas untuk SMA/K [di Sleman] juga menjadi tanggung jawab Pemkab [seharusnya Pemda DIY], maka kami akan mendata lagi. Untuk dosen-dosen juga ternyata diserahkan ke kabupaten. Jadi kami harus atur strategi. SMP ke bawah, kami selesaikan dahulu," sebut Joko.
Ia mengungkapkan, pelaksanaan imunisasi COVID-19 bagi guru akan disebar ke semua Puskesmas, sesuai faskes yang sudah mereka pilih. Mereka ini terdata sebanyak 9.000 orang.
"Jadi sempat ada data tenaga pendidik sekitar 14.000 orang. Ternyata yang 5.000 itu dosen," ucapnya.
Kontributor : Uli Febriarni
