SuaraJogja.id - Sebanyak 600 warga Bantul yang merupakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di tahun 2021 harus bersabar untuk mendapatkan bantuan graduasi dari program yang mereka ikuti.
Hal itu menyusul dengan kepastian Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) yang telah mencoret daftar anggaran yakni graduasi PKH dari refocusing APBD 2021.
Kepala Dinsos P3A Didik Warsito menjelaskan bahwa pengurangan atau rasionalisasi anggaran tersebut sudah ditetapkan. Bantuan program tersebut bisa ditunda. Selanjutnya, Dinsos akan mengusulkan anggaran untuk program tersebut pada perubahan APBD 2021.
"Total anggaran untuk graduasi itu sebanyak Rp1,8 miliar, tapi dari hasil komunikasi akhir dengan Pak Trisna Manurung (Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah), rencana kami hanya akan kena Rp1,2 miliar," kata Didik, dihubungi wartawan Selasa (16/3/2021).
Baca Juga:Anggaran Penerangan Jalan Terancam Hilang, 400 Titik di Bantul Bakal Gelap
Didik mengungkapkan, hingga kini pihaknya masih menunggu perkembangan terkait dengan realisasi pengurangan tersebut. Sebab, sampai saat ini rasionalisasi anggaran untuk lima OPD masih dibahas.
"Anggaran itu sudah dikurangi sebesar itu, namun kami masih menunggu perkembangan lanjutannya," kata dia.
Terpisah, Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinsos P3A Bantul Anwar Nur Fahrudin menerangkan bahwa KPM akan mendapat bantuan graduasi setelah dinyatakan mapan oleh pendamping PKH di masing-masing kelurahan dan kapanewon.
Warga yang terdaftar sebagai KPM selalu dipantau dan didorong untuk mandiri yang diharapkan dapat menekan angka kemiskinan di Bantul.
"Syaratnya harus masih sebagai KPM PKH, sudah punya rintisan usaha, bersedia untuk mundur dari PKH dengan menandatangani surat pernyataan," kata Anwar.
Baca Juga:Terancam Kena Refocusing Anggaran, Dishub Bantul Hentikan 3 Program Ini
Ia menjelaskan, masing-masing KPM yang dinyatakan mapan akan mendapat bantuan graduasi sebesar Rp3 juta. Anwar berharap, dari bantuan yang diberikan itu, dapat menambah modal dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi para penerima PKH kedepannya. Kendati demikian, bantuan tersebut harus tertunda.
Sekda Bantul Helmi Jamharis mengatakan akan merasionalisasi atau mengurangi anggaran untuk lima OPD di lingkungan Pemkab Bantul. Kebijakan ini dilakukan menyusul keharusan melakukan refocusing senilai Rp144 miliar untuk APBD 2021.
Kelima OPD yang dilakukan rasionalisasi anggaran adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPKBPMD) serta Sekretariat DPRD Bantul. Adapun dinas yang paling besar mengalami rasionalisasi adalah DPUPKP senilai Rp75 miliar.
“Selain itu kami juga mengurangi belanja tidak terduga kami,” kata Helmi kepada wartawan, Senin (15/3/2021).
Menurut Helmi rasionalisasi yang dilakukan terhadap kelima OPD itu sesuai dengan kebijakan refocusing yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.17/PMK.07/2021.
Pada PMK itu ada kewajiban bagi Pemkab merefocusing anggaran minimal 8 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU).
“Sementara DAU kita tahun ini menurun sebanyak Rp30 miliar dari sebelumnya Rp941 miliar,” jelas Helmi.
