Terdapat dua permasalahan yang ditemukan, yakni administrasi yang tidak tepat dan ada yang menyimpang dari aturan. Pada administrasi yang tidak tepat tadi, ada kendaraan yang disebutkan dalam BAST digunakan oleh bupati dan bukan operasional.
Sehingga dalam hal tersebut perlu pembenaran baik secara administrasi pengelolaan barang daerah maupun ketaataan terhadap peraturan yang berlaku. Wiyos menegaskan, jika pihaknya melakukan penilaian berdasarkan adimintasi yang dilaporkan.
Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Bantul, Joko Purnomo mengakui adanya beberapa hal yang harus diperbaiki dalam pemerintahannya. Mulai dari pelayanan umum dan kesesuaian progrma kerja terhadap RPJMD.
"Secara umum ini menjadi hal yang sangat penting untuk pemeritnahan kita kedepan agar ada perbaikan. Kemudian adanya sinkronisasi dengan RPJMD dan program kerja yang akan disusun tiap-tiap OPD," ujat Joko.
Baca Juga:Ada Usul Parangtritis Tarik Retribusi Malam Hari, Ini Kata Dispar Bantul
Kedepannya, Joko mengaku pihaknya akan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat. Sebab, hal tersebut sangatlah penting. Ketika penilaian pelayanan umum porsentasenya rendah, maka hal itu akan menjadi potret yang kurang baik bagi pemerintah daerah.
Pada prinsipnya, ia mengapresiasi kinerja seluruh bagian di pemerintah Kabupaten Bantul. Secara kinerja sudah baik, namun dari hasilnya masih membutuhkan banyak perbaikan. Ia juga mengungkapkan setahun adanya pandemi, agar tidak menjadikan corona sebagai alasan ketidakberhasilan program kerja.
