SuaraJogja.id - Vaksinasi pelayan publik bagi kelompok guru SD di Bantul akan diselesaikan pekan ini. Lebih kurang 6.400 guru SD akan menerima vaksin, kemudian dilanjutkan kelompok guru SMP.
Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Pemerintahan Setda Bantul, Hermawan Setiaji menjelaskan bahwa vaksinasi guru SD sudah dilakukan sejak pekan lalu pada Senin (15/3/2021).
"Sudah dilakukan minggu kemarin, itu tahap yang pertama dan akan dilanjutkan ke tahapan yang kedua di pekan ini," kata Hermawan dihubungi Suarajogja.id melalui sambungan telepon, Senin (22/3/2021).
Ia menjelaskan vaksinasi guru saat ini menyasar pada guru SD terlebih dahulu. Mulai dari SD Negeri dan guru SD Negeri Swasta.
Baca Juga:Ada Usul Parangtritis Tarik Retribusi Malam Hari, Ini Kata Dispar Bantul
"Yang pertama kami sasar guru-guru SD
Negeri termasuk SD Negeri Swasta, dan juga SD Kemenag. Saat ini baru guru SD Negeri dan SD Negeri Swasta yang divaksin, jumlah semuanya sekitar 7.000-an guru di Bantul," kata dia.
Hermawan menjelaskan bahwa di tahap satu vaksinasi guru SD pada 15 Maret 2021 hingga 21 Maret 2021 terdapat 3.035 guru yang sudah divaksin.
"Nah di pekan ini ada sekitar 3.450 guru yang akan menerima vaksin. Sudah kami undang dan vaksinasi dilakukan di puskesmas sesuai identitas (tempat tinggal) guru. Pekan ini target kami guru-guru SD sudah tervaksin semua," jelas Hermawan.
Ia mengatakan, ada sejumlah guru yang juga gagal dan tertunda mendapat vaksin. Rata-rata memiliki penyakit bawaan dan juga tak memenuhi syarat untuk disuntikkan vaksin.
Baca Juga:PHL Satpol PP Hamil di Luar Nikah, Jadi Sorotan DPRD Bantul
"Yang tertunda ada yang hipertensi. Ada yang punya penyakit semacam komorbid dan juga tidak menerima vaksin. Jumlahnya masih kami data lagi," ungkap dia.
Lebih lanjut, setelah vaksinasi guru SD diselesaikan pekan ini, Pemkab Bantul akan melanjutkan ke guru SMP. Setelah itu dilanjutkan ke guru SMA.
Disinggung apakah akan segera membuka sekolah tatap muka usai Vaksinasi guru ini, Hermawan akan menyerahkan ke Dinas Pendidikan dan juga arahan dari Gubernur DIY.
"Untuk membuka sekolah tatap muka seperti kegiatan normal, kebijakannya ada di Gubernur ya. Nanti kami menunggu arahan dari provinsi. Yang jelas per hari ini program Dinas Pendidikan yang sempat terhenti seperti Guru Kunjung Siswa (GKS) dan Layanan Konsultasi Pelajar (LKP) bisa dilanjutkan lagi," jelas Hermawan.
