SuaraJogja.id - DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DIY mendukung sikap DPP PKS untuk menyelamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). PKS menolak pelemahan KPK dengan menolak tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK.
"TWK telah menimbulkan kegaduhan pro dan kontra di masyarakat. Tidak hanya menghambat upaya pemberantasan korupsi," ujar Ketua DPW PKS DIY, Agus Mas'udi di kantor DPW PKS DIY, Selasa (01/06/2021).
Menurut Agus, TWK yang dilakukan bermasalah dalam konten dan metodologinya. Sebab ada materi yang ingin membenturkan Pancasila dan ajaran agama.
Padahal Pancasila dan konstitusi menjamin seluruh warga negara menjalankan ajaran agamanya. Karena itu TWK tersebut dinilai hanya akan menghambat pemberantasan korupsi.
Baca Juga:Busyro Muqoddas dkk Gelar Aksi Gebuk Kentongan di DPD DIY, Pertanda Prihatin Pelemahan KPK
"TKW seolah-olah membenturkan sila satu dengan sila ketiga pancasila," tandasnya.
Terkait rekruitmen KPK di daerah sebagai ASN oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD), PKS meminta DPRD di kabupaten/kota mengawasi pemilihan tersebut. Jangan sampai terjadi kegaduhan yang sama seperti di KPK.
"Kami tidak ingin pancasila jadi alat pemecah belah bangsa ini [dengan adanya twk]," ujarnya.
Sementara Anggota DPW PKS DIY, Anggita Sofyan Dharmawan mengungkapkan alih-alih membenturkan agama dengan Pancasila, semua pihak diminta meningkatkan semangat persatuan dalam menghadapi semua persoalan bangsa. Perbedaan suku, bahasa, agama dan pilihan politik adalah sebuah keniscayaan.
"Semua perbedaan itu dirajut dengan semangat saling menghormati dan saling menghargai yang dilandasi oleh semangat persatuan dan persatuan adalah ruh dari Pancasila," tandasnya.
Baca Juga:Konflik Palestina-Israel Belum Usai, ACT DIY Buat Komite Bantuan untuk Palestina
Karenanya DPW PKS berharap Hari Lahirnya Pancasila menjadi momentum bersatunya seluruh komponen bangsa dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara . PKS tidak ingin Pancasila hanya menjadi jargon semata, bahkan menjadi alat untuk memukul komponen bangsa yang berbeda pendapat.
"Kami juga meminta pemerintah pusat dan daerah untuk kembali fokus dan lebih serius mengurai keruwetan persoalan bangsa. Mulai dari penanganan COVID-19 yang belum mereda hingga persoalan ekonomi dan dampak sosialnya," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
