SuaraJogja.id - Dinas Pariwisata DIY mendukung wacana pemerintah terkait dengan pemberlakukan syarat kartu vaksin untuk berkunjung ke destinasi wisata atau tempat-tempat umum lainnya. Tidak menutup kemungkinan fasilitas vaksinasi pun juga akan turut disediakan untuk memudahkan rencana tersebut.
Kepala Dinas Pariwisata DIY, Singgih Raharjo menilai kebijakan kartu vaksin sebagai syarat masuk ke tempat wisata ini sebagai satu upaya positif dari pemerintah. Dalam hal ini yang bertujuan untuk terus mendorong masyarakat untuk segera bisa melakukan vaksinas.
"Ya beberapa ide kemarin sudah disampaikan bahwa persyaratan vaksin masuk wisata Malioboro misalnya. Tentunya ini satu upaya untuk mendorong masyarakat, wisatawan untuk melakukan vaksinasi karena itu bisa menjaga wisatawan itu sendiri sekaligus menjaga orang lain," kata Singgih kepada awak media, Kamis (12/8/2021).
Singgih menuturkan dalam mendukung kebijakan tersebut pihaknya terus berupaya mendorong ketersediaan tempat-tempat vaksinasi di sejumlah tempat atau destinasi wisata yang ada.
Baca Juga:Kasus Covid-19 di DIY Mulai Landai, Satgas Covid-19 IDI Sebut Masih Banyak Dokter Terpapar
Menurutnya penyediaan tempat-tempat vaksinasi di berbagai lokasi yang membutuhkan kartu vaksin sebagai syarat berkunjung itu bukan suatu yang mustahil.
"Saya kira kita akan terus mendorong untuk tempat vaksinasi ini dibuat sebanyak mungkin, semudah mungkin dijangkau. Sangat memungkinkan," tuturnya.
Dicontohkan Singgih, salah satunya yang ada di Stasiun Tugu Yogyakarta. Pasalnya kemarin diketahui Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta telah menyediakan layanan sentra vaksinasi yang berlokasi di Stasiun Tugu tersebut.
Ia menegaskan pemerintah yang nantinya memberlakukan persyaratan kartu vaksin itu tidak akan lantas lepas tangan. Penyediaan fasilitas yang memadai untuk mempermudah masyarakat dalam hal ini wisatawan agar mendapatkan vaksin menjadi hal yang perlu diperhatikan.
"Mungkin nanti sebentar lagi kalau mall sudah buka itu juga mungkin ada pojok vaksinasi, mungkin seperti itu. Saya kira kok kita ingin kalau vaksin menjadi persyaratan tentu kita akan mempermudah masyarakat atau wisatawan untuk mendapatkan vaksin itu sendiri, kita akan mendorong ke sana," ujarnya.
Baca Juga:Persiapkan Pembelajaran Tatap Muka, DIY Kebut Vaksinasi Pelajar
Disebutkan Singgih, pihaknya juga terus melakukan pengembangan di dalam aplikasi Visiting Jogja. Termasuk yang terbaru untuk bersiap memunculkan kartu vaksin sebagai syarat berwisata ke Jogja.
"Di visiting Jogja ini juga pengembangannya sudah kita masukkan juga persyaratan vaksin. Artinya menu itu kita munculkan, tetapi nanti kita mengikuti perkembangannya seperti apa, kalau memang disyaratkan ya tinggal kita checklistnya kita hidupkan nanti sudah bisa jalan," ungkapnya.
Secara umum, kata Singgih, aplikasi Visiting Jogja juga akan terus dibuat lebih ramah. Baik untuk penggunanya, cara pembayaran, hingga sistem yang akan dihadirkan di dua platform android dan IOS.
Ditanya soal pembukaan tempat wisata, Singgih mengaku sebenarnya semua pihak telah siap untuk dibuka kembali. Namun pihaknya masih akan tetap menunggu kebijakan dari pemerintah pusat.
"Sebetulnya kalau siap dibuka iya, tetapi kondisinya masih seperti ini. Sehingga kita masih menunggu kebijakan pemerintah dan tentunya ini menunggu situasi lebih aman," tandasnya.
Senada, Ketua Umum DPD Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY, Bobby Ardyanto Setya Aji menuturkan penyediaan fasilitas vaksin kepada masyarakat itu memang diperlukan. Apalagi untuk membantu mendukung kebijakan kartu vaksin sebagai syarat itu.
"Pada saat di titik-titik poin tertentu untuk cek sudah ada sertifikat vaksin atau tidak, seharusnya memang ada tempat untuk masyarakat mendapatkan vaksin itu," kata Bobby.
Bobby menyebut di beberapa tempat masyarakat masih mengeluhkan sulitnya mendapat vaksin. Sehingga hal-hal semacam itu yang perlu untuk benar-benar dipikirkan oleh pemerintah.
"Nah ini harus bener-bener dipikirkan, jangan sampai prosentase vaksin sendiri masih kurang tapi sudah dikeluarkan itu (syarat kartu vaksin), itu sama saja akan menjadi permasalahan bagi industri," ujarnya.
Bobby juga menyoroti kesiapan pemerintah dalam merealisasikan regulasi tersebut. Walaupun pihaknya tetap mendukung segala regulasi sejauh itu bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
"Tentunya kami 100 persen pasti mendukung. Tapi hal-hal tadi perlu menjadi perhatian goverment. Jangan sampai menjadi blunder bagi kita sendiri. Tapi intinya kami pasti support karena ini sebagai bentuk industri menjadi bagian dari recovery ekonomi ke depan," pungkasnya.
