SuaraJogja.id - Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Korwil DIY cukup kecewa dengan aksi penolakan yang dilakukan oknum PKL Malioboro dan tukang becak saat aksi penyampaian aspirasi di Kantor DPRD DIY, Selasa (14/9/2021). Kedatangan para buruh tersebut adalah upaya agar DPRD mengambil langkah konkret untuk keberlangsungan hidup buruh dan masyarakat.
"Mereka menganggap kegiatan itu disinyalir ada kepentingan pihak tertentu. Padahal, massa yang kami bawa adalah rakyat yang memang mengeluh dengan kebijakan pemerintah. Kami datang untuk menyuarakan hati masyarakat," ujar Ketua SBSI Korwil DIY, Dani Eko Wiyono dihubungi wartawan, Selasa.
Ia mengatakan buruh dan rakyat saat ini sangat lelah dengan adanya perpanjangan PPKM yang tak kunjung selesai. Imbas dari kebijakan itu banyak keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.
Selain menyuarakan aspirasi rakyat, aksi di kantor DPRD DIY itu mempertanyakan kejelasan DPRD untuk memberi tanggapan surat permohonan audiensi yang dilayangkan pada 2 September lalu. Namun pada 8 September pihak DPRD menolak. Sehingga puncaknya, dilakukan dengan pengerahan massa 14 September di kantor DPRD DIY.
Baca Juga:PON Papua: Tim Terjun Payung DIY Siap Penuhi Target Satu Emas
"Kami meminta untuk berdiskusi, tapi pada tanggal 8 September kemarin ditolak. Hari ini kami sampaikan aspirasi kami yang tertunda dengan cara kami," ujar dia.
Dani mengatakan jika ada penolakan dari oknum PKL Malioboro, mereka tidak melihat secara luas siapa saja yang terdampak atas kebijakan yang dibuat.
"Artinya pemerintah tidak memikirkan usaha-usaha selain kawasan Malioboro. Apakah rakyat DIY hanya di Malioboro. Perlu saya sampaikan bahwa aksi atau aspirasi kita bukan di jalan Malioboro tapi di gedung DPRD DIY. Kalau tidak lewat Malioboro harus lewat mana?," terang Dani.
Ia khawatir aksinya ini sengaja dibenturkan oleh warga Malioboro. Hal itu berpotensi adanya pihak tertentu yang anti kritik, namun berintrik agar tak bisa dikritik.
"Aneh rasanya jika mereka berbuat begitu, mereka paham kami datang untuk memperjuangkan rakyat DIY. Namun kami menduga ada pihak tertentu yang mengharapkan terjadinya kisruh dan dengan begitu mereka bisa dengan leluasa akan menjustifikasi jika kami adalah kelompok anarkis," ungkap dia.
Baca Juga:Siapkan Payung! BMKG Sebut Wilayah DIY Sudah Masuk Musim Pancaroba
Sebelumnya aksi aspirasi yang dilakukan SBSI DIY sempat memanas dan adu mulut dengan sejumlah PKL Malioboro dan tukang becak. Mereka tidak terima aksi tersebut dilakukan di kawasan Malioboro yang merupakan kawasan pariwisata DIY. Mereka khawatir aksi tersebut bisa berakhir ricuh seperti kejadian unjuk rasa pada Oktober 2020 lalu.
"Aksi mereka tidak harus dilakukan dengan cara pengerahan massa dan orasi di tempat terbuka, apalagi di Malioboro karena pemerintah, dewan sudah membuka diri untuk bisa menampung berbagai aspirasi. Kita berkacamata dari kejadian yang dulu ketika demo pengerahan massa maka rentan terjadi kerusuhan," ujar Ketua Koperasi Paguyuban PKL Malioboro Tri Dharma, Rudiarto disela aksi, Selasa siang.
