Kombinasi revisi Undang-undang KPK dan pemilihan pimpinan KPK periode sekarang oleh pansel bentukan presiden itu menjadi faktor indeks persepsi korupsi di Indonesia turun.
"KPK semakin digembosi sebagai hasil revisi itu, kemudian kinerja KPK sangat buruk terlihat dari angka operasi tangkap tangan juga turun drastis. KPK semakin tidak disegani oleh para pejabat dan justru banyak dirundung oleh permasalahan internal," terangnya.
"Salah satunya adalah akibat dari revisi undang-undang KPK yang mengubah status kepegawaian KPK menjadi ASN ada tes wawasan kebangsaan yang menghasilkan pemecatan 57 pegawai KPK," sambungnya.
Padahal 57 yang dipecat itu adalah para senior yang telah memiliki rekam jejak pemberantasan korupsi baik di KPK. Ia menilai kondisi tersebut merupakan kerugian besar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Baca Juga:Blokade Jalan di Depan Gedung Sate, Mahasiswa Teriak Jokowi Gagal
"Sayangnya presiden sejauh ini tidak melaksanakan rekomendasi Komnas HAM maupun Ombudsman mengenai adanya pelanggaran HAM dan maladministrasi dalam proses TWK tersebut dan saat ini situasi menggantung. Hal ini semakin menunjukkan bahwa memang komitmen presiden tidak ada dalam pemberantasan korupsi," tandasnya.
