SuaraJogja.id - Sejarah Pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dimulai pada 1 Maret 1945. BPUPKI merupakan bagian dari realisasi janji Jepang untuk memberi kemerdekaan bagi Indonesia.
Sebelum ada pencetusan BPUPKI, Jepang lebih dulu memberi angin segar. Koiso Declaration atau pidato Perdana Menteri Koiso di depan Parlemen Jepang pada 7 September 1944, terucap sebuah janji untuk memerdekakan bangsa Indonesia.
Dua hari berselang, tepatnya 9 September 1944, lagu kebangsaan Indonesia boleh dinyanyikan lagi, serta bendera merah putih berkibar di sebelah bendera Jepang. Dua hal itu sempat dilarang mulai 20 Maret 1944.
BPUPKI atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Cosakai dibentuk untuk mempelajari dan menyelidiki hal yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia, seperti aspek politik, ekonomi dan pemerintahan. BPUPKI akhirnya diresmikan pada 29 April 1945. Tanggal itu juga bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Jepang, Tenno Heika.
Baca Juga:Indonesia Teken MoU Produk Ban Dengan Mesir, Capai 20 Juta Dolar AS
Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Radjiman Wedyodiningrat ditetapkan sebagai ketua BPUPKI. Lalu Ichibangase Yosio sebagai ketua muda dan Raden Pandji Soeroso sebagai kepala sekretariat. RP Soeroso dibantu Toyohito Masuda dan Mr.A.G. Pringgodigdo.
Total ada 69 orang yang menjadi anggota dari BPUPKI. 62 anggota merupakan orang Indonesia, sementara tujuh lainnya merupakan orang-orang dari pemerintah militer Jepang di Indonesia.
Bagi Jepang, pembentukan BPUPKI merupakan bagian dari upaya memikat bangsa Indonesia. Upaya itu juga dilakukan dengan memperbolehkan bendera Indonesia berkibar lagi, serta lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan. Mereka perlu melakukan ini setelah rentetan kekalahan dalam perang melawan Sekutu.
Agenda Pertama BPUPKI
Agenda pertama BPUPKI, yakni menggelar sidang pertamanya pada 29 Mei 1945. Sidang ini berlangsung di Gedung Chuo Sangi In, Jakarta, atau kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Sidang ini digelar dalam upaya merumuskan dasar negara Indonesia.
Baca Juga:Poco Indonesia Ungkap Beda Karakteristik Pengguna Poco Seri M, X, dan F
Dalam pidato tanggal 29 Mei 1945, Prof. Mohammad Yamin, S.H. memberikan gagasan tentang rumusan dasar negara Indonesia, yakni Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan dan Kesejahteraan Rakyat.
