facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Disebut Maladministrasi, Pemda DIY akan Revisi Pergub Larangan Demonstrasi di Malioboro

Galih Priatmojo Rabu, 03 November 2021 | 16:47 WIB

Disebut Maladministrasi, Pemda DIY akan Revisi Pergub Larangan Demonstrasi di Malioboro
Suasana di kawasan wisata belanja Malioboro, Daerah Istimewah Yogyakarta, Kamis (30/9). [Suara.com/ Hilal Rauda Fiqry]

Pemda DIY melakukan pertemuan dengan sejumlah perwakilan warga Malioboro terkait implementasi Pergub Nomor 1 Tahun 2021.

SuaraJogja.id - Pemda DIY akhirnya mengundang sejumlah perwakilan warga Malioboro dan sejumlah stakeholder untuk menyampaikan masukannya terkait protes dari Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY). Dalam pertemuan di Kantor Gubernur DIY, Rabu (03/11/2021), Pemda meminta masukan mereka terkait Pergub Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka, termasuk larangan berunjuk rasa di kawasan Malioboro.

Pemda juga mengundang perwakilan ARDY dalam pertemuan tersebut. Namun ARDY menolak undangan sosialisasi tersebut dengan alasan bertentangan dengan asas kepatutan.

"Banyak masukan yang kami dapat dari pkl (pedagang kaki lima-red) dan warga malioboro lainnya untuk harmonisasi pergub [nomor 1 tahun 2021].Kami mengundang ARDY tapi sampai siang tidak ada yang datang. Karena kita sebenarnya tidak melarang aksi unjuk rasa namun hanya melarang aksi itu dilakukan di kawasan malioboro,," ujar Asek Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum Setda DIY, Sumadi, Rabu siang.

Menurut Sumadi, Pemda akan melakukan revisi pergub berdasarkan masukan dari warga Malioboro. Diantaranya perubahan nomenklatur terkait jarak yang diperbolehkan dalam aksi unjuk rasa di Istana Negara atau Istana Kepresidenan Yogyakarta.

Baca Juga: Siap-siap, Pemkot Yogyakarta Terapkan Durasi Kunjungan di Malioboro November Ini

Dalam pasal 5 Bab II Pergub 1 Tahun 2021 awalnya disebutkan, penyampaian pendapat di muka umum harus berada di radius 500 meter dari pagar atau titik terluar kawasan Malioboro dan Istana Kepresidenan. Setelah melalui perubahan nomenklatur, maka radius aksi unjuk rasa berkurang menjadi 150 meter dari titik terluar atau pagar Istana Kepresidenan.

"Jadi nantinya ada perubahan radius itu dari istana negara. Yang penting tidak menganggu ketertiban umum dan roda perekonomian malioboro," ungkapnya.

Kepala Bagian Hukum Biro Hukum Setda DIY, Adi Bayu Khistianto menambahkan, selain perubahan nomenklatur radius unjuk rasa, masyarakat Malioboro juga meminta dilibatkan dalam pengamanan kawasan Malioboro. Pemda diminta menyiapkan tempat-tempat khusus diluar Malioboro untuk digunakan dalam penyampaian pendapat di muka umum.

"Malioboro kan kawasan strategis yang dalam ketentuannya tidak diperkenankan untuk unjuk rasa. Karenanya dari masukan [warga malioboro], pemda menyiapkan tempat khusus untuk demo diluar kawasan malioboro," jelasnya.

Secara terpisah Koordinator ARDY, Yogi Zul Fadhli dalam keterangan tertulisnya menyampaikan penolakan untuk bertemu Pemda DIY kali ini. Undangan yang mereka dapat dinilai bertentangan dengan asas kepatutan karena dikirim dalam waktu kurang dari 16 jam dari waktu acara.

Baca Juga: Swab Antigen Acak Dilaksanakan di Malioboro, Pemkot Jogja Belum Temukan Kasus Covid-19

"Padahal lazimnya surat undangan dilayangkan minimal tiga hari sebelumnya dan diserahkan langsung kepada pihak yang dituju, yang biasanya disertai dengan tanda terima. Apalagi ini undangan formal yang bersifat kedinasan, yang seharusnya tidak sekadar dikirim lewat pesan WhatsApp," tandasnya.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait