alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Angkasa Pura I Ajukan Dispensasi Pajak Bandara YIA, Begini Respons Bupati Kulon Progo

Eleonora PEW Jum'at, 26 November 2021 | 19:25 WIB

Angkasa Pura I Ajukan Dispensasi Pajak Bandara YIA, Begini Respons Bupati Kulon Progo
Seorang pria tengah menunggu keberangkatan di bandara YIA. Jumlah penumpang di bandara tersebut meningkat hingga 100 persen saatlibur panjang akhir pekan kemarin, Senin (2/11/2020) [Suara.com/Hiskia]

Pajak Bumi dan Bangun Perkotaan dan Perdesaan Bandara YIA sebenarnya Rp73 miliar.

SuaraJogja.id - PT Angkasa Pura I mengajukan permohonan dispensasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangun Perkotaan dan Perdesaan Yogyakarta International Airport atau Bandara YIA sebesar Rp28 miliar. Bupati Kulon Progo Sutedjo pun mengatakan masih akan melakukan kajian.

Sutedjo di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (26/11/2021), mengatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangun Perkotaan dan Perdesaan Bandara YIA sebenarnya Rp73 miliar, tapi dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemberian Keringanan Pajak Bumi dan Bangun Perkotaan dan Perdesaan (PBBP2) maka turun menjadi Rp28 miliar.

Pemberian keringanan ini tertuang dalam Perbup Nomor 11 Tahun 2021 huruf g bahwa Nilai Jual Objek Pajak atau NJOP di atas Rp3 triliun diberikan keringanan pajak sebesar 65 persen.

"Namun dengan berbagai alasan dengan adanya pandemi COVID-19, Angkasa Pura I masih meminta keringanan, sehingga kami akan mempertimbangan dan akan kami bahas lagi atas permohonan dispensasi tersebut," kata Sutedjo.

Baca Juga: Hamil Duluan, Dispensasi Nikah di Banyuwangi Tembus 668 Permohonan

Ia mengatakan, hasil pertemuan antara dirinya, pejabat Pemkab Kulon Progo dengan PT Angkasa Pura I pada Kamis (25/11/2021) belum ada keputusan pengurangan pajak. PT Angkasa Pura I tetap memberikan alasan-alasan, dan pertimbangan-pertimbangan mengajukan permohonan dispensasi PBBP2 Bandara Internasional Yogyakarta.

Pembayaran PBBP2 Bandara Internasional Yogyakarta sendiri akan jatuh tempo pada 8 Desember, sehingga masih ada waktu untuk pembayaran pajak terutang tersebut.

"Selanjutnya, akan kami bahas bersama tim. Hasilnya apa, belum bisa kami sampaikan karena kami belum melakukan rapat internal," katanya.

Sementara itu, Kabag Hukum Setda Kulon Progo Muhadi mengatakan, pihaknya masih melakukan kajian secara hukum karena Angkasa Pura I masih keberatan dengan terutang PBBP2 sebesar Rp28 miliar. Mereka berikhtiar mencari celah-celah lain untuk meneringankan pembayaran pajak tersebut.

Berdasarkan pertemuan antara Pemkab Kulon Progo dan Angkasa Pura I yang dimediasi oleh Kejaksaan Negeri Kulon Progo, akan menggunakan celah bencana non-alam pandemi COVID-19.

Baca Juga: Tunggu Aturan Pemerintah Pusat, Bandara YIA Belum Minta Tambahan Penerbangan

"Ini permohonan dari Angkasa Pura I dan tim pemkab masih mengkaji dengan celah itu. Namun kami belum dapat memutuskan itu, karena keputusan akhir pada bupati," katanya. [ANTARA]

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait