SuaraJogja.id - Kontestasi politik 2024 semakin memanas. Yang terbaru muncul wacana dari lembaga survei Rumah Politik Indonesia yang menyarankan duet Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar sekaligus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan.
Menanggapi wacana ini, DPD Partai Golkar DIY menolak mentah-mentah. Bahkan saran tersebut dinilai justru bisa menggembosi suara partai tersebut pada pentas politik 2024 mendatang.
"Itu logika dari mana [wacana duet airlangga-luhut]. Luhut [adalah Ketua Dewan Penasehat Golkar], Pak Airlangga Ketua Umum, [sedangkan] Golkar hanya punya suara 14,7 persen [pada pileg 2019]," ungkap Ketua DPD Partai Golkar DIY, Gandung Pardiman usai konsolidasi partai di kantor DPD Partai Golkar DIY, Sabtu (19/02/2022) sore.
Menurut anggota DPR RI tersebut, wacana menduetkan Airlangga dan Luhut hanya lucu-lucuan dan intrik dari sejumlah pihak yang ingin menggembosi partai. Golkar tak mungkin maju hanya dari kader partai tanpa koalisi.
Baca Juga:Popularitas Ridwan Kamil Disebut Bisa Jadi Modal Masuk Parpol untuk Maju di Pilpres 2024
Bila memaksakan duet kedua kader partai tersebut, menurut Gandung maka Golkar akan sulit mencapai suara 20 persen pada 2024 mendatang. Padahal untuk bisa mencalonkan nama presiden maupun wakil presiden, partai politik (parpol) di Indonesia harus memiliki ambang batas minimal 20 persen suara.
Wacana-wacana tersebut disebut hanya akan menjadi virus yang merusak pemikiran kader Partai Golkar dalam memenangkan Pileg 2024 mendatang. Alih-alih mencalonkan Luhut, Golkar memilih berkoalisi dengan partai lainnya.
"Pokoknya yang mampu menambah nilai kemenangan Golkar dan pak airlangga. Kami tidak akan gentar dengan tiupan isu-isu yang menggantikan airlangga dengan pak luhut. Ini pengamat atau analisa, pengamat kan harusnya berdasarkan analisis," tandasnya.
Gandung berpendapat, munculnya survei dari pengamat yang tidak analitis tersebut hanya akan merugikan Golkar karena tidak sesuai data dan perspektif kondisi riil di lapangan. Karenanya survei-survei yang dianggap merugikan partai tidak perlu ditanggapi.
"Saya mengharap dan menghimbau agar jadi pengamat jangan tukang pengamat, dan pengamatannya hanyalah pesanan dari pihak lain," ungkapnya.
Baca Juga:Gegara Presidensi G20, Anies dan Ridwan Kamil Dinilai Dapat Panggung Menuju Pilpres
Karenanya partai tersebut lebih fokus untuk berkoalisi untuk maju pemilihan presiden dan wakil presiden dua tahun mendatang. Golkar akan menimbang keuntungan dan kerugian yang didapat bila berkoalisi dengan partai manapun untuk dipasangkan sebagai calon wakil Presiden dari Airlangga Hartarto.
"Syaratnya normatif dan tidak normatif kita sampaikan [ke partai koalisi]. Kita harga mati airlangga jadi presiden, tidak ada alasan apapun. Kita sadar banyak goyangan dari luar namun kita sudah lelah ada intrik yang memecah belah partai golkar, kita sudah punya pengalaman yang terpecah belah," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
