Khalid menjelaskan, skema jaring pengaman sosial itu perlu menjadi kesadaran masyarakat di level lebih kecil. Bagaimana misalnya patroli RT, RW dan ronda tidak hanya sekadar pengamanan rumah ke rumah. Melainkan diikuti pula dengan antisipasi dan imbauan.
"Agar misalnya, tidak perlu keluar rumah di atas jam 00.00 WIB bila tidak ada keperluan mendesak. Sosialisasi ini perlu dibiasakan sebagai kesadaran preventif bukan hanya reaktif ketika peristiwa terjadi," tuturnya.
Ketiga, akar masalah klitih berawal ketika pelaku yang yang sebagian besar merupakan pelajar tidak mendapatkan akses pendidikan yang memadai. Hingga akhirnya mereka lari pada hal yang kontraproduktif, bahkan sampai melukai pihak lain.
"Harus direspon dengan langkah preventif di level keluarga, sebagai satu komunitas awal pendidikan terhadap anggota keluarga. Termasuk anak, yang rentan hanyut dalam eksistensi sosial kontraproduktif," ujarnya.
Baca Juga:5 Tips Aman bagi Wisatawan Hindari Kejahatan Jalanan di Jogja
"Pentingnya dampingan keluarga, sosialisasi dari pemerintnah agar anak tidak lari ke hal-hal yang tidak manfaat," sebutnya.
Jangan Melebar Jadi Isu Politis
Di kesempatan sama, ia juga menilai klitih adalah ironi besar yang terjadi di Jogja sebagai Kota Pendidikan. Klitih telah mencoreng wajah Jogja, yang harusnya menjadi daerah percontohan pendidikan di Indonesia.
Menurut dia, klitih adalah isu publik yang tidak perlu lagi ditanggapi dengan saling menyalahkan. Sebagai ancaman bersama yang bisa terjadi pada siapa saja, klitih harus menjadi perhatian seluruh pihak.
"Dengan demikian bahasannya tidak melebar, apalagi jadi isu politik kepada pihak tertentu," ucapnya.
BEM KM UGM selanjutnya mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menyelesaikan masalah klitih dan mencegahnya terulang kembali di kemudian hari.
