“Pertimbangan pengurangan nominal nilai pajak tentu agar berdampak pada peran masyarakat dalam membayar pajak dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah,” katanya.
Kepala BPK Perwakilan DIY, Jariyatna mengatakan, pemeriksaan laporan keuangan daerah Tahun 2021, Pemkab Gunungkidul dan Bantul memiliki laporan keuangan yang cukup transparan. Perolehan opini WTP ini diterima Gunungkidul ke 7 dan Kabupaten Bantul ke 10.
“Dengan raihan nilai 94,68 persen Kabupaten Gunungkidul sebagai tertingi di Yogyakarta diatas kabupaten Bantul 93,55 persen dan kabupaten kota lainya, dimana rata rata capaian nasional 77 persen,” katanya.
Dia berharap dengan raihan ini terus meningkatkan kinerja serta terus berusaha menerapkan tata kekola pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Terlebih lagi, Gunungkidul dan Bantul juga masuk sebagai daerah terbaik dalam menyelesaikan rekomendasi BPK di seluruh Indonesia. “Harus terus ditingkatkan karena menjadi salah satu indikator dalam kinerja pemerintahan,” katanya.
Baca Juga:BRIN Bangun Fasilitas Riset Pangan di Gunungkidul Demi Indonesia Pusat Halal Dunia 2024
