Soroti Peran Pemerintah Soal Disabilitas, Anggota PBB Asal Jogja Sebut Banyak yang Perlu Dibenahi

Bagi Risnawati, pemenuhan hak-hak disabilitas saat ini sudah mendapat perhatian. Namun, hal itu masih perlu dilengkapi karena aksesbilitas yang masih kurang.

Eleonora PEW | Muhammad Ilham Baktora
Selasa, 26 April 2022 | 21:32 WIB
Soroti Peran Pemerintah Soal Disabilitas, Anggota PBB Asal Jogja Sebut Banyak yang Perlu Dibenahi
Risnawati Utami, anggota Komite Penyandang Hak Disabilitas PBB berbincang dengan Hamburger Podcast di kantor SuaraJogja, Sleman, DIY, Selasa (26/4/2022). - (SuaraJogja.id/Muhammad Ilham Baktora)

SuaraJogja.id - Peran pemerintah terhadap kondisi masyarakat difabel belum sepenuhnya memberi perhatian lebih. Masih ada ceruk yang sebenarnya menjadi hal penting bagi disabilitas, namun pemerintah belum sepenuhnya terjun dalam persoalan tersebut.

Risnawati Utami, Penggagas OHANA (Organisasi Harapan Nusantara), menyebutkan sempat bersuara lantang ketika akses bagi disabilitas di Istana Negara tidak lengkap.

"Saya mau masuk ke Istana Negara saja sampai diangkat empat paspampres. Itu terjadi sekitar 2013 silam," ujar Riswanti dalam Hamburger Podcast, berkolaborasi dengan Suarajogja.id, Selasa (26/4/2022).

Podcast yang digawangi Inayah Wahid, putri Presiden Keempat RI KH Abdurrahman Wahid; Daniel Awigra; dan Jezz itu mengupas kondisi disabilitas dari sudut pandang perwakilan Indonesia Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), Risnawati.

Baca Juga:Tri Suaka dan Zidan Dituding Hina Anak Berkebutuhan Khusus, Anji: Saya Tidak Tersinggung

Perempuan asal Gunungkidul, DI Yogyakarta ini cukup banyak berkecimpung di persoalan disabilitas, mulai dari yang terjadi di Indonesia hingga kasus-kasus yang terjadi di luar negeri.

Bagi Risnawati, pemenuhan hak-hak disabilitas saat ini sudah mendapat perhatian. Namun, hal itu masih perlu dilengkapi karena aksesbilitas yang masih kurang.

"Secara normatif memang untuk perhatiannya sudah, namun ada aspek yang kurang dimana belum semua hak difabel itu terkover. Ya saat ini pemerintah Indonesia harus melakukan aksi. Karena yang berkewajiban itu adalah Negara untuk membentuk inklusi di tengah masyarakat," terang Risna yang juga tergabung dalam anggota Komite Penyandang Disabilitas PBB ini.

Sementara Inayah Wahid menilai bahwa disabilitas bukan kelemahan seseorang, manusia memiliki keberagaman di setiap kondisi tubuh masing-masing. Dan memiliki kemampuan tubuh yang berbeda.

"Karena saya tinggal dengan orang tua dengan kemampuan yang berbeda, misal ayah saya, tidak bisa melihat. Di sisi lain ia memiliki kemampuan yang kuat dibanding orang lain. Ini kan persoalan keberagaman," katanya.

Baca Juga:Videonya Viral, Zinidin Zidan Bantah Tuduhan Hina Anak Berkebutuhan Khusus: Demi Allah

Sehingga, kata Inayah kebutuhan-kebutuhan difabel ini yang perlu dilengkapi. Maka dari itu Negara hadir dan berkewajiban menyediakan kebutuhan warganya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini

Tampilkan lebih banyak