SuaraJogja.id - Sejumlah siswa di SMP Muhammadiyah Banguntapan dilaporkan tidak bisa mengikuti ujian. Hal itu disebabkan karena diduga mereka belum melunasi uang masuk sekolah yang sudah ditetapkan.
Hal itu disampaikan salah satu orang tua siswa, Risyanto (42) warga Mudalan, Banguntapan, Bantul. Anaknya yang saat ini berada di kelas 7B SMP Muhammadiyah Banguntapan hingga sekarang belum mengikuti ujian akhir sekolah yang sudah mulai sejak Selasa (7/6/2022) lalu.
"Pada hari senin kemarin itu anak saya ndak boleh ikut simulasi ujian, kan hari selasanya ujian. Nah berhubung anak saya sudah matur sama bagian keuangan atau apa itu minta kartu engga boleh ya sudah pulang saja," kata Risyanto ditemui awak media, Jumat (10/6/2022).
Risyanto mengakui memang ada masalah kekurangan pembayaran biaya tadi. Namun ia tetap menyayangkan keputusan sekolah yang tidak memperbolehkan anaknya ikut ujian.
Baca Juga:3 Tips Materi Pelajaran Bertahan Lama di Ingatan, Pernah Mencobanya?
"Kalau kekurangan masalah biaya oke saya akui masalah biaya. Toh bisa dikomunikasikan dan hari ini tadi kami juga sudah membayar sebagian," terangnya.
Dijelaskan Risyanto, pihaknya harus membayar uang masuk sekolah sebesar Rp4,6 juta dalam setahun. Terakhir sebagian sudah dibayarkan hingga hanya kurang Rp800 ribu saja.
"Rp4,6 juta (setahun) kalau enggak salah. Kalau saya kemarin itu tinggal kurang Rp800 ribu. Belum (bisa ikut ujian). Saya tadi sudah bayar juga belum dikasih kartu (ujian)," jelasnya.
Ia menyebut hal ini tidak hanya terjadi pada anaknya saja. Melainkan ada beberapa anak lain yang mengalami hal serupa.
Mengalami hal tersebut, Risyanto berinisiatif untuk mengadu ke Dinas Pendidikan setempat namun belum ada tindaklanjut. Hingga kemudian memutuskan untuk melaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY.
Baca Juga:Katak Menembus Tempurung: 19 Kisah Inspiratif dari Balik Penjara
Laporan tersebut langsung ditindaklanjuti oleh ORI DIY pada hari ini dengan mendatangi langsung sekolah tersebut. Risyanto bersama anggota ORI DIY dipertemukan dengan pihak sekolah untuk menjelaskan persoalan tersebut.
Asisten ORI Perwakilan DIY Muhammad Rifqi membenarkan sudah menerima laporan terkait persoalan tersebut. Hingga kemudian langsung menindaklanjuti dengan mendatangi sekolah yang dimaksud pada Jumat (10/6/2022) hari ini.
"Ya jadi kami terima laporan dari masyarakat terkait dengan adanya perlakuan pada anaknya pelapor tidak bisa mengikuti ujian di sekolah karena permasalahan pembiayaan yang belum dilunasi," kata Rifqi.
Kedatangan ORI DIY ke SMP Muhammadiyah Banguntapan kali ini merupakan yang kedua. Kunjungan pertama sudah dilakukan kemarin dengan mengklarifikasi hal tersebut.
"Dari hasil sementara ini memang faktanya memang itu terjadi ada istilahnya pelarangan untuk mengikuti ujian karena permasalahan biaya," ujarnya.
Ia menjelaskan biaya yang dimaksud sendiri merupakan uang masuk sekolah. Uang masuk itu dibayarkan boleh dalam waktu 1 tahun sehingga waktunya panjang.
Terkait besaran biaya sendiri berkisar antara Rp3-4 juta. Tiap anak berbeda besaran biayanya tergantung ketentuan dari sekolah.
"Untuk yang masyarakat lapor ke kami memang satu. Tapi setelah kami telusuri ada 5 yang benar-benar tidak boleh ujian," terangnya.
Saat akan dimintai keterangan wartawan, pihak SMP Muhammadiyah Banguntapan masih enggan memberikan jawaban lebih lanjut terkait persoalan ini.
