SuaraJogja.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja melalui Dinas Perdagangan (Disdag) berupaya menjamin ketersediaan gas elpiji bersubsidi ukuran tiga kilogram (kg). Oleh karenanya, Pemkot menggandeng Pertamina dan Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas (Hiswana) DIY.
Kepala Disdag Kota Jogja Veronica Ambar Ismuwardani mengungkapkan, kerjasama tersebut guna menjaga harga gas LPG bersubsidi agar tidak melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
"Kami bersinergi untuk meningkatkan kelancaran, ketersediaan dan pendistribusian elpiji tabung 3 kg dan menjaga stabilitas harga sesuai HET," kata dia pada Kamis (16/6/2022).
Menurut Veronica, kuota gas elpiji 3 kg pada tahun ini sebanyak 21.956 metrik ton atau setara dengan sekitar delapan juta tabung gas tiga kg dalam setahun. Kuota itu dibagi rata setiap bulan.
Baca Juga:Ajak Hindari Pernikahan Dini, MUI DIY Ingatkan Bahayanya
Namun demikian, ada kuota fakultatif sekitar lima persen dalam rangka memenuhi kebutuhan saat hari-hari besar keagamaan. Untuk itu, pihaknya terus memantau harga gas elpiji bersubsidi.
"Kami lakukan monitoring pengawasan baik di agen maupun di pangkalan untuk memonitoring harga," paparnya.
Disdag Kota Jogja melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap ketersediaan, harga, ketepatan ukuran serta pengawasan pendistribusian gas elpiji bersubsidi 3 kg. Itu agar tepat sasaran yakni warga kota, warga miskin dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).
"Pengawasan dilakukan secara bergilir karena jumlah pangkalan gas elpiji bersubsidi di sini cukup banyak yaitu 874 pangkalan dan 14 agen. Harapan kami bisa terus bekerja sama dan bermitra agar gas elpiji 3 kg ini selalu tersedia untuk masyarakat dengan harga yang terjangkau," ujarnya.
Terpisah, Ketua Hiswana Migas DIY Aryanto Sukoco menuturkan, setiap tahun dari pemerintah daerah mengajukan kuota ke pemerintah pusat dan dibahas dengan DPR. Jika kuota disetujui, Pertamina memberikan penugasan dan pengawasan kepada Hiswana Migas untuk mendistribusikan gas elpiji 3 kg.
Baca Juga:Rekrutmen Anggota Pengawas Pemilu 2024 Dibuka, Bawaslu DIY Ingatkan Hal Ini Untuk Calon Pendaftar
"Kalau soal suplai kami yakin karena pemerintah daerah sudah mengajukan kuota tambahan dan disetujui DPR, maka Insya Allah dari sisi ketersediaan mencukupi," terangnya.
Dia berpesan kepada pangkalan gas untuk mengisi logbook secara benar dan mendistribusikan gas elpiji 3 kg sesuai aturan yang berlaku. Misalnya, terkait dengan penjualan harus sesuai HET dan peruntukan gas elpiji subsidi bagi keluarga miskin dan UMKM.
"Itu karena kami setiap tahun ada pengecekan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan mohon kerjasamanya dengan pangkalan dan agen-agen supaya bisa melaksanakan aturan penyaluran gas elpiji 3 kg supaya pendistribusian dan stabilisasi harga bisa terjamin," katanya.
