SuaraJogja.id - Teguran disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada pelaku penambangan yang masih mengabaikan perizinan, sehingga usahanya merusak lingkungan. Ia mengajak mereka untuk segera bertobat.
"Ayolah tobat bareng karena banyak pelaku penambang yang sudah bagus. Mereka yang bagus bisa dijadikan contoh sehingga bisa memitigasi potensi-potensi kerusakan yang ada," kata Ganjar saat membuka Bimbingan Teknis Pelayanan Usaha Mineral kepada pemegang izin usaha pertambangan mineral di Kota Semarang, Selasa.
Ia menegaskan bahwa pengurusan izin pertambangan itu gampang dan tidak pakai duit. "Nggak pakai duit ini, beneran. Karena, itu rawan. Izin pertambangan itu rawan suap dan sudah ada berapa yang ditangkap karena izin pertambangan," ujarnya dalam bimtek pertambangan yang juga diikuti perwakilan dari Jatim dan D.I. Yogyakarta.
Oleh karena itu, ia minta para pelaku usaha penambangan memperhatikan legalitas perizinan dan dampak lingkungan dari aktivitas penambangan galian C.
Baca Juga:Ganjar Ingatan Kepala Sekolah di Jateng, Jangan Lakukan KKN: Dilanggar Maka Saya Copot!
"Penting buat saya, agar para penambang tahu regulasinya, mereka mau mengurus izinnya, apa-apa mesti dilengkapi. Jangan takut untuk mengurus izin," katanya.
Menurut Ganjar, bimbingan teknis tersebut penting dilakukan apalagi ada pendelegasian kewenangan dalam konteks perizinan pertambangan dan hal itu perlu disosialisasikan kepada para penambang.
"Kebutuhan material kita itu 131 juta, jadi pembangunan cukup banyak. Sisi lain tentu harus ada good mining practices. Saya itu maunya best practices, tapi yang terjadi kebanyakan adalah bad practices," ujar gubernur yang sempat dihujani sentimen publik karena penambangan di Desa Wadas ini.
Orang nomor satu di Jateng itu ingin lama konteks pembinaan juga menyinggung terkait tata ruang yang baik, cara penambangan yang baik, cara pengangkutan hasil tambang yang baik, dan regulasinya diikuti.
Dalam beberapa kasus yang menjadi laporan masyarakat, antara lain, ada kerusakan jalan akibat penambangan dan kerusakan lingkungan yang kurang diperhatikan oleh pelaku penambangan, kemudian ada juga keterlibatan masyarakat yang kurang, kalau pun ada ternyata ilegal.
Baca Juga:Hasil Survei: Elektabilitas Ganjar Pranowo Melesat Ungguli Prabowo Subianto
"Lingkungan akan terjaga, suplai untuk pembangunan bisa terjaga. Nah, ini yang masuk kami banyak yang ilegal-ilegal dan biasanya backing-backingan, banyak sekali,"
kata politikus PDI Perjuangan itu.
Bimbingan teknis tersebut juga menjadi momentum yang dapat digunakan untuk memperbaiki bersama apa yang selama ini belum berjalan baik.
Kehadiran dari pemerintah pusat dan provinsi, serta para pelaku usaha penambangan sangat penting untuk bersama menuju best mining practices di Jawa Tengah. [ANTARA]
