Plt. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikti Kemendikbudristek RI Sri Gunani Partiwi mengatakan, apa yang menjadi permintaan Rektor UPN Veteran Yogyakarta, tentu akan disampaikannya kepada Mendikbudristek.
Namun tentunya, perlu dipahami pula bahwa terkait KIP ada kebijakan dan ketentuan yang mengikat.
"Saya akan meneruskannya ke mas menteri [Nadiem Makarim]. Karena memang KIP itu diperuntukkan bagi mahasiswa yang punya kemampuan akademik, tapi kurang secara ekonomi, salah satunya. Jadi kami sangat perhatikan," ucapnya.
Kuota KIP dihitung secara kebutuhan nasional, tambahnya. Namun, seandainya tidak tersedia kuota tambahan KIP-K seperti yang diajukan UPN Veteran Yogyakarta, maka pengajuan tersebut akan jadi catatan dan akan bisa diambil dalam bentuk beasiswa dari sumber mitra pemerintah.
Baca Juga:Orasi Ilmiah di PKKBN UPN Veteran Yogyakarta, Plt Direktur Belmawa: Indonesia Menanti Kalian
"Itu kalau memang kuota memang tidak ada. Kami akan cek lagi," terangnya.
Secara formal, Kementerian meminta tiap perguruan tinggi bisa menjalankan secara betul kebijakan penerapan KIP-K di kampus masing-masing.
Secara paralel, Kementerian juga terus mengupayakan sumber beasiswa bagi mahasiswa. Bukan hanya itu, ada banyak cara lain yang terus ditempuh oleh Kementerian dalam meningkatkan partisipasi pendidikan seluas-luasnya.
"Peningkatan angka partisipasi pendidikan terus menjadi komitmen kami," tegasnya.
Jadi Mahasiswa Masa Kini, Kompetisi Bukan Yang Utama
Rektor UPN Veteran Yogyakarta Prof. Irhas Effendi menyatakan, dalam era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, mahasiswa di masa kini wajib memperkuat kemampuan teknologi informasi yang menjadi ciri dunia kerja di era digital.
Baca Juga:Suara Community Institute Kembali Hadir, Digelar Selama 4 Hari di Kampus II UPN Veteran
Menurut dia, ada kemampuan lain yang harus dimiliki mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi, selain kemampuan bekerja secara individual dan tim, pengetahuan serta keterampilan.
