KPU Bantul Sebut Pemerintah Naikkan Honor Badan Ad Hoc pada Pemilu 2024

Prinsip KPU juga memberikan apresiasi

Galih Priatmojo
Minggu, 28 Agustus 2022 | 19:47 WIB
KPU Bantul Sebut Pemerintah Naikkan Honor Badan Ad Hoc pada Pemilu 2024
Kantor KPU Bantul, DIY (ANTARA/Hery Sidik)

SuaraJogja.id - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyatakan bahwa Pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan honor badan ad hoc atau penyelenggara pemilihan di level bawah pada Pemilu serentak 2024.

Ketua KPU Bantul, Didik Joko Nugroho di Bantul, Minggu mengatakan, KPU RI per tanggal 5 Agustus sudah menerima surat dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dengan ketentuan penganggaran, yang salah satunya terkait masalah honor badan ad hoc Pemilu 2024.

"Sudah disampaikan ke kita sebagai penyelenggara di tingkat daerah, memang untuk Pemilu 2024 akan ada kenaikan honor untuk badan ad hoc, terutama untuk PPK, PPS, pantarlih (petugas pemutakhiran data pemilih) dan KPPS," katanya.

Dia mengatakan, honor panitia pemilihan kecamatan (PPK) pada Pemilu 2024 sebesar Rp2,5 juta untuk ketua, dan Rp2,2 juta untuk anggota, sementara pada pemilu 2019 honornya sebesar Rp1,8 juta untuk ketua, dan Rp1,6 juta untuk anggota.

Baca Juga:Dini Hari, Kantor Lurah Muntuk Bantul Dirusak 2 Orang Tak Dikenal

Sementara untuk panitia pemilihan suara (PPS) tingkat kelurahan pada Pemilu 2024, besaran honornya Rp1,5 juta untuk ketua, dan Rp1,3 juta untuk anggota, naik dari pemilu 2019 yang Rp900 ribu untuk ketua, dan Rp850 ribu untuk anggota.

Kemudian untuk petugas pantarlih honornya menjadi Rp1 juta, ada kenaikan sebesar Rp200 ribu dibanding Pemilu 2019 yang sebesar Rp800 ribu.

"Kemudian untuk KPPS pada Pemilu 2024, ketua honornya Rp1,2 juga, anggota Rp1,1 juta, dan untuk linmas Rp700 ribu. Naik cukup signifikan dibanding Pemilu 2019 yang Rp550 ribu untuk ketua, anggota Rp500 ribu dan petugas ketertiban TPS sebesar Rp500 ribu," katanya.

Didik mengatakan, bahwa penganggaran honor badan ad hoc Pemilu 2024 yang bersumber dari APBN itu itu sudah menjadi ketentuan dari Kemenkeu, dan agar dilaksanakan KPU di tingkat kabupaten/kota dan provinsi se-Indonesia.

"Prinsip KPU juga memberikan apresiasi, karena pemerintah melalui Kemenkeu sudah mengakomodir kenaikan usulan honor pada badan ad hoc, karena sebenarnya beban yang paling berat pada saat pemungutan dan penghitungan suara di teman teman badan ad hoc terutama KPPS," katanya.

Baca Juga:FOTO: Kemeriahan Gelaran Konser Dari Hati bertajuk Senandung Cidro 2022 yang Digelar di Pyramid Bantul

Dia mengatakan, untuk PPK dan PPS pada pemilu 2024, honor tersebut merupakan honor bulanan selama masa kerja badan ad hoc itu. Pengalaman pemilihan tahun sebelumnya, masa kerja PPK dan PPS selama 10 bulan.

"Jadi misalnya untuk PPK masa kerjanya 10 bulan honornya per bulan sebesar Rp2,5 juta, sementara untuk honor kegiatan hanya bagi KPPS dan petugas ketertiban TPS, itu sekali kerja tidak dihitung bulanan," katanya. [ANTARA]

Berita Terkait

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menanggapi desakan tersebut ketika bersama Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo, di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2023).

serang | 15:35 WIB

Mahfud MD disebut siap menjadi Cawapres Prabowo Subianto di Pemilu 2024.

metro | 11:15 WIB

"MashaAllah Allahuakbar tampan sekali ciptaanmu ya Allah," puji salah satu netizen.

moots | 10:34 WIB

Hingga kini Basuki mengaku belum diajak berkomunikasi dengan PDI Perjuangan.

joglo | 10:33 WIB

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta calon anggota legislatif dari Gerindra tidak mengobral janji dalam melakukan kampanye ke masyarakat.

news | 10:32 WIB

News

Terkini

Djournal Coffee dan The People's Cafe menjadi salah satu opsi yang sayang untuk dilewatkan di Pakuwon Mall Jogja.

Lifestyle | 12:58 WIB

Donasi tersebut dikumpulkan dari hasil penjualan paket buka puasa tahun 2023 Swiss-belboutique Yogyakarta.

Lifestyle | 18:46 WIB

Dinkes Sleman mencanangkan mencanangkan inovasi program Sleman Sigap Kendali dan Atasi Tuberkulosis (SIKAT TB).

News | 15:05 WIB

SIKAT TB sendiri adalah layanan komprehensif multisektor untuk menjamin akses pelayanan standar pemeriksaan terduga TB lebih efektif

News | 13:15 WIB

SIKAT TB (Sleman Sigap Kendali dan Atasi Tuberkulosis) sendiri merupakan inovasi yang dikeluarkan oleh Dinkes Sleman.

News | 13:06 WIB

Goresan tinta beraneka warna menghadirkan sisi wajah Malioboro yang seolah tak lekang oleh zaman melalui perangko yang diluncurkan.

News | 12:57 WIB

Hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi tersebut memiliki parameter update dengan magnitudo M 5,8.

News | 10:45 WIB

Putri Ariani yang dapat golden buzz dari Simon Cowell ternyata siswa Jogja

News | 19:34 WIB

Hal itu guna menghindari dehidrasi yang berpotensi dialami oleh para jemaah haji.

News | 18:45 WIB

jemaah juga perlu mengetahui hak dan kewajiban mereka.

News | 18:30 WIB

tersangka kasus mafia tanah kas desa akan segera disidangkan

News | 18:11 WIB

pertemuan tersebut yang merupakan rangkaian Qatar-Indonesia Year of Culture 2023

News | 18:04 WIB

warga di Dusun Sempu mendapat bantuan peralon untuk memperbaiki saluran irigasi yang terdampak longsor

News | 17:15 WIB

Sejarah kursi itu bukan hanya dimiliki oleh Ki Hadjar Dewantara, tetapi juga pernah menjadi saksi bisu kehadiran tokoh besar

News | 16:54 WIB
Tampilkan lebih banyak