SuaraJogja.id - Pengamat Isu Strategis, Imron Cotan menyebut penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dapat menjadi momentum pengalihan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika sebelumnya digunakan untuk subsidi BBM maka kali ini dapat dialihkan untuk pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT).
"Kurang lebih 20 persen dari APBN kita itu terkunci untuk subsidi. Hal ini tidak sehat karena yang selama ini terjadi tidak tepat sasaran," kata Imron, dalam keterangnya Minggu (4/9/2022).
Padahal, kata Imron, pemanfaatan APBN harus bisa dimaksimalkan guna kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Salah satunya perlu penajaman subsidi sejak dini agar anggaran APBN tak makin menyusut pada September 2022 mendatang.
"Perlu penajaman penggunaan subsidi sehingga APBN kita tidak tertekan. APBN yang tersisa sekarang ada Rp 502 triliun. September ini, [kemungkinan APBN] akan habis. Kalau diteruskan pada September, kita harus menambah lagi Rp 198 triliun," ujarnya.
Baca Juga:Terimbas BBM, Moda Transportasi Air di Kayong Utara Bakal Naikan Harga Tiket Sampai 23 Persen
Tak melulu masalah APBN yang terbebani saja, disampaikan Imron dampak lingkungan dari penggunaan minyak berbahan fosil harus diperhatikan. Terlebih ada peningkatan penggunaan dalam 50 tahun terakhir.
Masalah pencemaran lingkungan yang mengancam manusia dan lingkungan harus segera diatasi. Sehingga penyesuaian harga BBM ini dinilai bisa menjadi momentum untuk itu.
"Momentum strategis ini harus dimanfaatkan untuk mengalihkan atau setidak-tidaknya membaurkan dengan energi terbarukan. Secara total menggunakan EBT," tuturnya.
Ia menuturkan bahwa Indonesia sendiri sudah memiliki berbagai macam potensi EBT itu. Hanya saja memang kurang digali akibat terbuai oleh subsidi BBM yang ditopang oleh APBN tadi.
"Indonesia itu bisa sekali memanfaatkan EBT karena tenaga listrik, air ada, surya melimpah sepanjang tahun. Kita manfaatkan momentum ini untuk mempersiapkan sumber daya manusia juga. Gas bumi kita juga praktis melimpah. Namun, selama ini tidak termanfaatkan karena terbuai dengan subsidi," paparnya.
Baca Juga:Pengamat Ekonomi Beberkan Dampak Kenaikan BBM, Begini Katanya
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo menyebut keputusan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) adalah pilihan terakhir pemerintah.
"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian, dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran," kata Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta, Sabtu (3/9/2022).
Presiden Jokowi menyampaikan pernyataan resmi tersebut dengan didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Dalam konferensi pers tersebut, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi pertalite dari Rp7.650,00 per liter menjadi Rp10 ribu/liter; solar bersubsidi dari Rp5.150,00/liter menjadi Rp6.800,00/liter; dan pertamax nonsubsidi dari Rp12.500,00/liter menjadi Rp14.500,00/liter yang berlaku sejak Sabtu, 3 September 2022, pukul 14.30 WIB
