SuaraJogja.id - Pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak, sejumlah protes dilayangkan berbagai elemen masyarakat di daerah. Menanggapi hal ini, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah pun meminta pemerintah membuat kebijakan yang simultan alih-alih sepihak.
"Pemerintah perlu melihat dan meletakkan kebijakan-kebijakan yang diambil itu secara komprehensif. Jangan hanya dari satu aspek tapi harus simultan," papar Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir usai menghadiri pembukaan masa ta'aruf (MATAF) mahasiswa baru UMY tahun 2022 di kampus setempat, Senin (12/09/2022).
Menurut Haedar, apabila kenaikan harga BBM tersebut menimbulkan masalah yang berat di tingkat masyarakat, maka bisa saja pemerintah melakukan peninjauan kebijakan tersebut. Namun bila kebijakan tersebut sudah terlanjut dilaksanakan, pemerintah harus memastikan membuat terobosan agar kebijakan tersebut bisa meringankan masyarakat.
Pemerintah perlu memastikan pelayanan terhadap masyarakat berjalan semestinya. Misalnya masyarakat betul-betul terlayani dengan BPJS.
Baca Juga:Mendag Di Depan Mahasiswa Muhammadiyah: Biar Indonesia Maju, Generasi Muda Harus Produktif
"Ketika keputusan sudah diambil lalu menimbulkan dampak, ambil recovery untuk menutupi beban berat rakyat apa yang memang bisa jadi terobosan," tandasnya.
Haedar menambahkan, pemerintah dan para elit harus memastikan kebijakan yang mereka buat tidak merugikan rakyat. Namun sebaliknya kebijakan dibuat dengan mengutamakan kepentingan rakyat.
Terkait keinginan masyarakat agar pemerintah tetap mensubsidi BBM, Haedar menilai itu hal itu wajar saja. Namun, Haedar kembali menekankan semua kebijakan harus bersifat simultan dan tidak membebani masyarakat alih-alih hanya tambal sulam.
"Misalkan di sini diirit ya untuk tidak disubsidi, tapi di sini jebol, pajak didorong tapi pelayanan terhadap masyarakat lemah. Jadi intinya pada kebijakan yang simultan," ungkapnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Baca Juga:Mendag Zulhas: Muhammadiyah Salah Satu Bapak Kandung Bangsa, kalau Kuat Indonesia Maju
