SuaraJogja.id - Masa penahanan mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti akan segera habis pada 3 Oktober 2022 nanti. Haryadi pertama kali ditahan KPK pada 3 Juni 2022 lalu atas kasus suap Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Jogja Corruption Watch (JCW) menanggapi masa penahanan yang akan habis tersebut dengan meminta KPK segera menuntaskan penyidikan dan melimpahkan berkasnya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Yogyakarta. Jika tidak, Haryadi akan bebas demi hukum yang membatasi masa penahanan selama 120 hari.
"Makanya, kami minta KPK segera menuntaskan penyidikannya jika tidak Haryadi bisa segera bebas demi hukum kalau tidak bebas nanti malah melawan hukum," jelas aktivis JCW Baharudin Kamba seperti dikutip dari Harianjogja.com jaringan Suara.com, Kamis (29/9/2022).
Bukan tanpa alasan desakan itu dilayangkan, sebab ada dua tersangka lainnya dalam kasus tersebut yang sudah menjalani persidangan beberapa waktu lalu secara online.
Baca Juga:KPK Periksa Wakil Rektor Unila, Tidak Ada Pertanyaan Terkait Aliran Dana Lampung Nahdliyin Center
"Haryadi ditangkap bersama Oon Nasihono tapi Oon sudah disidang duluan, bahkan tersangka Dandan Kartika Jaya yang ditahan setelah Haryadi juga sudah disidangkan," ujarnya.
Selain Haryadi, dua orang lain yang masih dalam masa penahanan karena penyidikan adalah mantan Kepala Dinas Perizinan Jogja Nur Widhiartana dan sekretaris pribadi Haryadi, Triyanto Budi Yuwono.
"Ketiganya ditangkap dan ditahan bersamaan pada 2 Juli lalu," kata Kamba.
Kamba menjelaskan tiga tersangka tersebut bukan berarti perkaranya bebas dari jeratan hukum.
"Tetapi hanya dikeluarkan dari tahanan karena masa tahanan sudah habis dan tidak dapat diperpanjang lagi," jelasnya.
Baca Juga:Lepas dari KPK Sekarang Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Ini Dia Kekayaan Febri Diansyah
Selain itu, kekhawatiran para tersangka korupsi yang masa penahanannya habis, berpotensi untuk melarikan diri ke luar negeri.
"Bisa juga mereka langsung kabur, atau karena lebih leluasa malah menghalangi penyidikan, makanya ini perlu segera dilimpahkan ke pengadilan agar meminimalisir hal tersebut," desaknya.
