4 Peninggalan Anies Baswedan untuk DKI Jakarta yang 'Ogah' Dilanjutkan Heru Budi Hartono karena Buang-buang Uang

SuaraJogja.id - Tampuk kepemimpinan di DKI Jakarta telah berganti dan dinahkodai sementara oleh Heru Budi Hartono. Beberapa kebijakan yang dibuat oleh Anies Rasyid Baswedan masih dijalankan untuk pembangunan Ibu Kota Indonesia itu,

Namun ada beberapa kebijakan peninggalan Anies Baswedan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang akhirnya tak dilanjutkan oleh Heru Budi Hartono sebagai Penjabat sementara. Bukan tanpa alasan, beberapa peninggalan tersebut dianggap terlalu menghabiskan banyak anggaran, berikut rangkumannya.

1. Hentikan TGUPP

Selama Anies Rasyid Baswedan menjabat Gubernur DKI Jakarta, dirinya dibantu oleh Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Jakarta. Ada sekitar 70 member yang tergabung dalam kelompok tersebut.

Baca Juga:Pesan Anies Baswedan Kepada Relawan: Mari Pastikan Kita Bukan Rombongan Pemecah Belah dan Bebas Hoaks

Namun begitu, banyak yang mengkritik hingga menghujat kehadiran TGUPP yang dinilai malah menghabiskan anggaran. Dimana pada tahun 2018 lalu anggaran TGUPP menghabiskan Rp29 miliar. Pada 2019-2021 ada pengurangan anggaran dengan total Rp18,9 miliar.

Tak hanya itu, pada 2022, saat Anies Baswedan menjabat 10 bulan masa terakhir kepemimpinannya, anggaran untuk TGUPP bernilai Rp12,5 miliar.

Heru Budi Hartono sendiri tak berniat melanjutkan TGUPP dan lebih memaksimalkan performa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI.

Di sisi lain, Heru bakal mengoptimalisasi fungsi dari Pembantu Pemerintahan, Pekerja Spesialis dan Staf Spesialis.

2. Reboisasi pohon di Monas

Baca Juga:PDIP Ingatkan Gibran: Jokowi Lebih Bertalenta saat Jadi Gubernur Jakarta Ketimbang Anies

Heru Budi Hartono memilih untuk menanam kembali atau reboisasi pohon-pohon yang ada di Monumen Nasional (Monas). Sebelumnya wilayah tesebut banyak ditanami pohon, namun masa kepemimpinan Anies Baswedan justru dilakukan pemangakasan.

3. Hilangkan anggaran pengadaan jalur sepeda

Sebelumnya Anies Baswedan telah menganggarkan pengadaan jalur sepeda yang ada di Jakarta dalam RAPBD DKI Jakarta 2023. Hal itu bertujuan untuk memberikan akses sepeda yang aman bagi penggunanya.

Namun, Heru Budi Hartono tak sepemikiran, pasalnya pengadaan anggaran yang bernilai Rp38 miliar itu terlalu besar dan terkesan membuang anggaran.

Kendati begitu, Heru tak membuat solusi lain termasuk belum adanya kepastian bagaimana memberikan layanan pesepeda yang ramah dan aman di Ibu Kota.

4. Sumur resapan

Jakarta yang langganan banjir menjadi perhatian serius bagi pemimpin barunya, termasuk Pj Heru Budi Hartono. Program sumur resapan yang telah dicanangkan Anies Baswedan masih menjadi pertimbangannya untuk dilanjutkan.

Meski demikian, Heru memilih untuk mengoptimalkan tim dari Kementerian PUPR untuk normalisasi sungai. Harapannya dari tim yang ada persoalan banjir di Jakarta bisa mengurangi permasalahan yang terjadi tiap tahunnya.