SuaraJogja.id - Tampuk kepemimpinan di DKI Jakarta telah berganti dan dinahkodai sementara oleh Heru Budi Hartono. Beberapa kebijakan yang dibuat oleh Anies Rasyid Baswedan masih dijalankan untuk pembangunan Ibu Kota Indonesia itu,
Namun ada beberapa kebijakan peninggalan Anies Baswedan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang akhirnya tak dilanjutkan oleh Heru Budi Hartono sebagai Penjabat sementara. Bukan tanpa alasan, beberapa peninggalan tersebut dianggap terlalu menghabiskan banyak anggaran, berikut rangkumannya.
1. Hentikan TGUPP
Selama Anies Rasyid Baswedan menjabat Gubernur DKI Jakarta, dirinya dibantu oleh Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Jakarta. Ada sekitar 70 member yang tergabung dalam kelompok tersebut.
Namun begitu, banyak yang mengkritik hingga menghujat kehadiran TGUPP yang dinilai malah menghabiskan anggaran. Dimana pada tahun 2018 lalu anggaran TGUPP menghabiskan Rp29 miliar. Pada 2019-2021 ada pengurangan anggaran dengan total Rp18,9 miliar.
Tak hanya itu, pada 2022, saat Anies Baswedan menjabat 10 bulan masa terakhir kepemimpinannya, anggaran untuk TGUPP bernilai Rp12,5 miliar.
![Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kepada wartawan di Pluit, Jakarta Utara, Sabtu (12/11/2022). [Suara.com/Rakha Arlyanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/11/12/12431-pj-gubernur-dki-jakarta-heru-budi-hartono.jpg)
Heru Budi Hartono sendiri tak berniat melanjutkan TGUPP dan lebih memaksimalkan performa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI.
Di sisi lain, Heru bakal mengoptimalisasi fungsi dari Pembantu Pemerintahan, Pekerja Spesialis dan Staf Spesialis.
2. Reboisasi pohon di Monas
Baca Juga:PDIP Ingatkan Gibran: Jokowi Lebih Bertalenta saat Jadi Gubernur Jakarta Ketimbang Anies
Heru Budi Hartono memilih untuk menanam kembali atau reboisasi pohon-pohon yang ada di Monumen Nasional (Monas). Sebelumnya wilayah tesebut banyak ditanami pohon, namun masa kepemimpinan Anies Baswedan justru dilakukan pemangakasan.
- 1
- 2
