SuaraJogja.id - Puluhan kaum disabilitas yang tergabung dalam Keluarga Cerebral Palsy (WKCP) mendatangi DPRD DIY, Minggu (7/5/2023). Komunitas yang terdiri dari kaum disabilitas, orang tua, keluarga, serta seluruh pihak yang peduli pada Cerebral Palsy mengkampanyekan kepedulian terhadap hak-hak penyandang disabilitas.
Bertemu Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana, mereka menyampaikan kegelisahannya akan diskriminasi yang dialami selama ini. Sebab selama ini inklusivitas terhadap kaum disabilitas belum juga terwujud.
"Meski regulasi sudah ada tapi realisasinya di lapangan masih banyak pihak yang sekadar menunjukkan kewajiban semata namun tidak terealisasi dengan baik di perjalanannya," papar Ahmad Zafir, Ketua Penyelenggara Kampanye Cerebral Palsy disela aksi, Minggu.
Dicontohkan Zafir, pendidikan inklusi di sektor pendidikan seringkali hanya jadi ajang menggugurkan kewajiban. Banyak sekolah, terutama sekolah negeri yang tidak menyediakan tenaga guru maupun fasilitas memadai bagi kaum disabilitas.
Sementara di dunia kerja, banyak perusahaan yang masih saja melakukan diskriminasi pada kaum disabilitas. Mereka tidak mau mempekerjakan karyawan dari kaum disabilitas walaupun sudah ada regulasi yang mengatur seperti Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
"Banyak perusahaan yang memilih membayar denda daripada mempekerjakan orang dengan disabilitas, ini yang masih terjadi saat ini di masyarakat," sebutnya.
Karenanya melalui pertemuan dengan DPRD DIY, kaum disabilitas Cerebral Palsy menuntut perhatian dari para pengambil kebijakan, khususnya terkait inklusivitas bagi kaum disabilitas.
Apalagi meski diskriminasi masih kental, mereka terus berjuang menunjukkan capaian positif. Salah satunya melalui WKCP Youth, para pemuda penyandang Cerebral Palsy terus berkarya, lulus pendidikan S1, S2, bahkan sampai menjadi dosen dan pengajar.
"Ini yang kami ingin sampaikan bahwa teman-teman Cerebral Palsy bisa mandiri, berprestasi dan menginspirasi. Kami berharap stigma miring masyarakat pudar, melihat dari sudut pandang yang positif. Ini mengapa kemudian kami juga ke DPRD DIY, berharap agar Peraturan Daerah bisa dijalankan dengan lebih baik," jelasnya.
Baca Juga:Tak Ingin Viral Lagi, DPRD DIY Tegaskan Pelaku Usaha Tak Nuthuk Harga saat Libur Lebaran
Sementara Huda mengungkapkan memang saat ini masih ada pekerjaan rumah bersama yang harus ditangani untuk menghilangkan stigma negatif pada para penyandang disabilitas. Terlebih ditengah kekurangannya, mereka terus berusaha meraih prestasi.
"Jadi pekerjaan rumah kita bersama untuk menerima mereka dan menghilangkan stigma negatif yang selama ini ada. Justru semangat luar biasa mereka yang harus kita contoh dan teladani," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
