SuaraJogja.id - Project S yang diluncurkan aplikasi TikTok dikhawatirkan mengancam keberadaan jutaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia. Platform yang membuat perusahaan bisa langsung menjual dagangannya sendiri sejak 21 Juni 2023 ini pun bisa mematikan pelaku usaha lokal.
Karenanya Pusat Kelembagaan Internasional Kementrian Kominfo (Kemenkominfo) pun gencar mengembangkan startup lokal. Saat ini kementerian tersebut bahkan mengkurasi lebih dari 1.000 startup agar bisa memiliki daya saing.
"Kami saat ini fokus dalam pengembangan seribu startup," ujar Ketua Tim Pers Media dan Public Pusat Kelembagaan Internasional (PPKI) Kemenkominfo, Dian Wulandari dikutip Jumat (4/8/2023).
Menurut Dian, pengembangan startup yang baru saja tumbuh dalam negeri dilakukan untuk bisa mendapatkan program bantuan pemerintah. Mereka dibantu untuk berkembang dan mendapatkan funding dari luar negeri.
Baca Juga:Dugaan 337 Juta Data Kependudukan Bocor, Kemenkominfo akan Panggil Dirjen Dukcapil Kemendagri
Selain itu dilakukan pertemuan dengan para investor atau pemodal dari luar negeri yang cocok dengan startup lokal. Mereka nantinya dibantu untuk mengembangkan produk yang dihasilkan.
"Contohnya kami membantu privy digital signature dalam berbagai lomba startup di asean, dan mereka sekarang mendapatkan pendanaan dari kerjasama indonesia dan australia. Begitu pula dengan startup aruna yang pernah menjadi pemenang ict asean, sekarang sudah jadi unicorn," jelasnya.
Selain startup, Kominfo juga fokus dalam melakukan digitalisasi UMKM, termasuk logistik di daerah perbatasan. Mereka menyentuh langsung para pelaku usaha untuk mengembangkan berbagai program dan produk yang dimiliki secara digital.
Sebab logistik menjadi salah satu tema besar yang menjadi perhatian bagi Kominfo di ASEAN. Apalagi 10 negara di ASEAN mengalami persoalan serupa dan membutuhkan solusi untuk memaksimalkan logistik di pedesaan.
"Di pedesaan tantangan yang muncul bagaimana sektor UKM bisa menjual barangnya. Saat ini yang terjadi, banyak yang belum bisa menjangkau pasar. Dalam pembuatan framework ini, bagaimana 10 negara ASEAN sepakat memaksimalkan sektor digital melalui teknologi informasi komunikasi agar logistik bisa bergerak, tak hanya desa ke desa tapi sampai ke internasional, lintas negara," tandasnya.
Baca Juga:Kemenkominfo Bakal Klarifikasi Terkait Dugaan Kebocoran Data
Sementara Kepala Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional (PSPPR) UGM, Bambang Hari Wibisono mengatakan, formulasi framework yang bisa diwujudkan di 10 negara ASEAN perlu dilakukan. UGM pun berkomitmen dalam memberikan dukungan pada negara untuk memaksimalkan keketuaan Indonesia di ASEAN.
"UGM berkepentingan yang secara substantif memiliki kepedulian pada pembangunan daerah tertinggal. Adanya program ini, tentu akan berimbas ke sana. Kami mendukung pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan sehingga kami sangat antusias ikut terlibat dalam program ini," ujar dia.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
