SuaraJogja.id - Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM-KM UGM) buka suara terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan menggelar kampanye di fasilitas pendidikan dengan catatan tidak membawa atribut. Meski menyambut baik tapi sejumlah catatan juga disiapkan menyusul keputusan itu.
Ketua BEM KM UGM, Gielbran Muhammad Noor mengatakan kampanye di dalam kampus dapat menjadi salah satu sarana pembelajaran politik mahasiswa.
Namun pihaknya tak ingin momentum ini hanya dijadikan seremonial semata tapi perlu untuk dimanfaatkan.
Berbeda dengan BEM UI yang secara lantang menantang calon presiden (capres) 2024 untuk menggelar kampanye di kampus kuning tersebut. Dikatakan Gielbran, BEM-KM UGM mengaku sudah menyiapkan rencana lain.
"Kalau dari teman-teman UI menyampaikan ingin membuat debat, kalau dari BEM UGM punya cara lain, dari awal kita udah punya planning, rencana untuk mengadakan sarasehan bersama untuk membangun Indonesia," kata Gielbran saat dihubungi, Senin (21/8/2023).
Lebih jauh, Gielbran memaparkan bahwa dalam sarasehan itu bukan untuk memperdebatkan satu gagasan dengan gagasan yang lain. Namun lebih kepada memberikan tuntutan kepada para capres.
Para kandidat capres nantinya akan dimintai gambaran tentang Indonesia di masa depan khususnya di tahun 2024. Baik dari politik, ekonomi, sosial, geososial, geopolitik dan sebagainya.
"Jangan sampai lagi-lagi adanya fasilitas kampanye di dalam kampus ini dijadikan sarana untuk menyebar gimmck-gimmick politik. Gimmick-gimmick yang justru omong kosong," tegasnya.
Tak hanya melihat para capres memberikan gagasan terkait masa depan Indonesia di tangan mereka. Namun, kata Gielbran, pihaknya juga akan membawa sederet tuntutan dan menyodorkan kontrak politik.
Baca Juga:Terkait Kasus Bunuh Diri Mahasiswa Fisipol, BEM KM UGM Soroti Peran Kampus
Ia tak ingin berbagai debat maupun diskusi-diskusi yang dilakukan para capres itu hanya menjadi omong kosong belaka. Sehingga dibutuhkan adanya kontrak politik yang kemudian terjadi di sana.
"Harus ada kontrak politik terjadi di sana. Biar capres-capres ini datang gak hanya mengumbar janji karena debat atau diskusi atau sarasehan itu akan menjadi omong kosong kalau tidak ada kontrak politik, tidak ada kemauan politik untuk membenahi Indonesia," tuturnya.
"Jangan sampai, kita gak ingin kampus dijadikan tempat pelacuran suara, kita gak ingin kampus dijadikan tempat mencari elektoral doang, kita ingin menjadikan politik 2024 adalah politik yang berintelektual," sambungnya.
Gielbran menuturkan saat ini mahasiswa akan mulai untuk menyusun berbagai kajian yang nantikan akan dijadikan sebagai tuntutan bagi para capres. Terkhusus untuk memperbaiki berbagai macam sektor di Indonesia.
"Iya kita undang, kita gak ajak debat, kita ingin lihat sejauh mana kedalaman visi mereka untuk Indonesia 2024 dan tentu kita akan memberikan kontrak politik kepada mereka biar apa yang mereka sampaikan itu tidak dijadikan gombal," tandasnya.
Terkait agenda sarasehan tersebut, diungkapkan Gielbran, kemungkinan baru akan dilaksanakan setelah semua bacapres itu ditetapkan sebagai kandidat capres. Setelah nama-nama capres itu pasti BEM-KM UGM akan segera memberikan undangan itu kepada pihak-pihak terkait.
"Kita ingin memberikan corak intelektual bagi demokrasi kita, biar lagi-lagi tidak ada gimmick yang terlontarkan dari capres-capres ini. Mereka datang membawa gagasan, mereka pulang membawa tuntutan dari kami," katanya.
