SuaraJogja.id - Badan Advokasi Hukum DPW Partai NasDem Sumut melayangkan somasi ke Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA. Hal ini menyusul hasil survei yang menyebut elektabilitas bakal capres Anies Baswedan di Sumatera Utara hanya 5 persen.
Dimintai tanggapan terkait hal tersebut, bakal calon wakil presiden (bacawapres) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menanggapi santai. Ia justru mengaku malah belum mengecek lebih jauh terkait hal tersebut.
"Saya belum cek ya, mungkin kalau itu masih mewakili siapa, saya belum cek," kata Cak Imin di Hotel UC Universitas Gadjah Mada (UGM), Rabu (11/10/2023).
Cak Imin memilih tak ambil pusing mengenai survei elektabilitas tersebut. Menurutnya semua pihak berhak untuk membuat survei namun pada akhirnya semua kembali kepada rakyat.
Baca Juga:Survei Poltracking: Elektablitas Prabowo di Jatim Melejit, Ganjar Pranowo Tumbang
"Sebetulnya soal LSI atau survei nanti rakyat yang menguji kredibilitasnya. Silakan mau bilang kecil, mau bilang besar, mau menggiring opini, mari kita buktikan suara rakyat yang menjadi penentunya," tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, Partai NasDem Sumut melayangkan somasi terhadap Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA atas hasil survei yang menyebutkan elektabilitas Anies Baswedan hanya 5 persen di Sumatera Utara.
"Pada hari ini badan advokasi hukum BP Partai Nasdem Sumatera Utara melayangkan somasi kepada Lingkaran Survei Indonesia Denny JA," kata Ketua DPW NasDem Sumut Iskandar ST, Senin (9/10/2023).
Iskandar mengatakan pihaknya keberatan dengan hasil survei LSI yang menyebutkan kalau elektabilitas bakal capres Anies hanya 5 persen.
"Disebutkan dalam rilis itu Pak Ganjar memperoleh 65 persen, kemudian Pak Prabowo memperoleh 30 persen dan Pak Anies Rasyid Baswedan hanya memperoleh 5 persen," ucap Iskandar.
Baca Juga:Kelakar Soal Anies Baswedan, Cak Imin: Bukan Radikal tapi Liberal
"Maka dengan ini kami menyatakan keberatan dengan hasil survei tersebut dan kami ingin menguji hasil survei tersebut karena kami menemukan adanya kejanggalan-kejanggalan," sambungnya.
Iskandar mengatakan hasil survei tersebut bertolak belakang dengan realita dan fakta lapangan yang mereka dapatkan.
"Karena kita ketahui Sumatera Utara merupakan provinsi yang heterogen, beragam, memiliki suku agama, ras, golongan dan budaya yang sangat beragam. Dan tentunya tidak ada satu Bacapres yang sangat superior ataupun yang sangat inferior, " kata dia.
