SuaraJogja.id - Para aparatur negara (ASN) dilarang keras terlibat dalam kegiatan politik praktis dalam Pilpres 2024 mendatang. Hal itu sudah diatur sesuai dalam peraturan perundang-undangan.
Tak hanya aparatur negara saja yang diimbau untuk menjaga netralitas. Perguruan tinggi secara kelembagaan pun diminta tak ikut dalam pusaran politik praktis.
Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Ova Emilia tak menampik pentingnya menjaga netralitas di lingkungan akademik. Terlebih sudah ada aturan yang juga mendasarinya.
"Saya kira itu sudah sesuatu hal yang on the date ya karena di dalam aturan yang sebelumnya itu kan juga sudah disebutkan. Jadi itu menjadi suatu ya memang hal yang dijalankan, tidak perlu disebutkan dalam deklarasi ini. (Komitmen) tetap," kata Ova dikutip Minggu (26/11/2023).
Baca Juga:Sejumlah Perguruan Tinggi Swasta di DIY Kesulitan Terapkan Kurikulum Merdeka Belajar, Ini Kendalanya
Terkait dengan pengawasan sendiri, disampaikan Ova, sudah ada standar operasional prosedur (SOP) yang siap untuk dijalankan oleh UGM. Tidak terkecuali seluruh perguruan tinggi lain yang juga menganut SOP yang dikeluarkan oleh Ditjen Dikti.
"Ini saya kira sudah ada SOP yang dijalankan dan semua perguruan tinggi mengikuti dari SOP yang sudah dibuat dan diedarkan oleh Dikti," ujarnya.
Seruan pemilu damai ini sekaligus menjadi momentum penguatan terkait hal tersebut. Selain juga ada isu-isu lain yang perlu dijaga dalam pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.
Tercatat ada pimpinan dari delapan perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyampaikan seruan pemilu damai di Balairung Universitas Gadjah Mada (UGM), Jumat (24/11/2023) kemarin. Seruan ini disampaikan dalam rangka mendorong agar kampanye berjalan dengan damai, bermartabat, dan berkualitas.
"Saya kira ini bentuk penguatan, karena sesuatu yang benar itu harus disuarakan. Sehingga saya kira ini bentuk penguatan yang supaya bisa disebarkan ke masyarakat luas," tegasnya.
Diketahui hampir semua calon peserta pilpres pada tahun depan pernah berkuliah di UGM. Mulai dari Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Ganjar Pranowo, serta Mahfud MD.
Universitas Islam Indonesia (UII) turut mendapat sorotan tentang netralitas. Mengingat cawapres Mahfud MD juga pernah menempuh pendidikan di salah satu kampus tertua di Indonesia itu.
Rektor Universitas Islam Indonesia (UII), Fathul Wahid tak memungkiri bahwa semua orang di kampus memiliki preferensi dukungan masing-masing. Namun sebagai institusi, UII dipastikan akan tetap netral.
"Di kampus ada ya yang mendukung semua calon. Kita berikan ruang untuk itu, kita saling menghargai, selama itu dikemas dalam diskusi akademik tidak ada masalah. Tetapi UII sebagai institusi tidak mungkin kita menyatakan mendukung satu kandidat, karena UII sangat beragam warna warni dan semuanya kita berikan ruang untuk bertumbuh," ungkap Fathul.
Terkait aturan, Fathul menegaskan sudah ada sejak lama. Terkait dengan larangan tidak terlibat dalam politik praktis.
"Kami sudah sangat dewasa, sudah sangat lama, bahkan kami sudah punya aturan sebelum negara ada, keterlibatan di partai politik praktis itu dilarang di UII," tuturnya.
Lebih lanjut, Fathul tak melarang seseorang memiliki pilihan untuk Pilpres 2024 mendatang. Mengingat hal itu adalah hak sebagai warga negara.
"Sangat mungkin itu kan hak warga negara, tidak boleh ada yang bisa membatasi, kalau saya membatasi, saya melanggar konstitusi," terangnya.
"Dosen pasti kan punya preferensi ya, mereka punya alasan selama itu tidak diekspresikan secara berlebihan dengan alat peraga dan lain-lain, kita tidak ada masalah, ada ruang-ruang diskusi," imbuhnya.
Pihaknya pun tak menolak kedatangan ketiga pasangan capres-cawapres itu ke UII. Mereka semua tetap diberikan ruang yang sama untuk berdiskusi secara akademis.
"Boleh, malah kalau mau datang bertiga ke UII kami akan sangat sambut dengan luar biasa," ungkap dia.
