SuaraJogja.id - Sebanyak 32 rektor atau pimpinan perguruan tinggi baik negeri dan swasta di Yogyakarta menyatakan seruan moral tentang pemilihan umum (pemilu) dan demokrasi. Hal ini dilakukan sebagai komitmen bersama jelang tahun politik pada 2024 mendatang.
Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Ova Emilia yang membacakan seruan bertajuk Pemilu Berkualitas dan Demokrasi Bermartabat itu mengatakan bahwa banyak refleksi yang bisa diambil di usia Indonesia yang menginjak 77 tahun. Tak memungkiri juga ada banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan.
Ada banyak cara untuk bisa membantu mewujudkan cita-cita sebagai bangsa yang berdaulat, termasuk dengan peningkatan komitmen pada pembangunan, perbaikan tata kelola pemerintahan, pemastian keadilan, penegakan hukum dan pengawalan demokrasi yang bermartabat.
"Demokrasi yang bermartabat salah satunya ditandai dengan pelaksanaan pemilihan umum yang berkualitas. Pemilu sebagai mandat reformasi menjadi pintu masuk pergantian dan keberlanjutan kepemimpinan dengan legitimasi moral dan sosial yang tinggi untuk kemaslahatan bangsa," kata Ova di Balairung Universitas Gadjah Mada (UGM), Sabtu (17/9/2022).
Baca Juga:Setuju Usulan Nomor Urut Parpol Pemilu Tidak Berubah, Begini Penjelasan Politisi PKB Syaiful Huda
Ova menyampaikan bahwa pada tahun 2024 nanti, Indonesia memasuki babak baru demokrasi dengan penyelenggaraan pemilu serentak secara nasional. Pemilu merupakan aktualisasi nilai perjuangan kebangsaan dan pembentukan konsensus demokrasi yang mulia.
"Jika berlangsung dengan baik akan menjadi contoh negara besar yang mampu berdemokrasi secara dewasa," tegasnya.
Berangkat dari kesadaran tersebut, para rektor atau pimpinan perguruan tinggi di Yogyakarta menyerukan 10 poin penting yang patut menjadi perhatian. Terkhusus dalam mengarungi Pemilu serentak mendatang.
Pertama dengan mengajak semua komponen bangsa untuk menjadikan Pemilu sebagai media pendidikan politik. Guna pembangunan moral bangsa yang lebih mengedepankan nilai kejujuran, keteladanan dan keadaban kontestasi dalam sistem demokrasi dan menghindari persaingan politik kotor demi kekuasaan semata.
Kedua menyeru seluruh komponen bangsa untuk menjamin Pemilu berjalan secara partisipatif bagi seluruh bangsa Indonesia. Serta tidak dimonopoli oleh segelintir elite kelompok oligarki yang mengabaikan kepentingan publik.
"Ketiga mengajak seluruh komponen bangsa untuk menghindari politik biaya tinggi, mencegah politik uang dan menolak nepotisme yang kian mendangkalkan makna pemilu," terangnya.
Keempat mengajak seluruh komponen bangsa untuk menghindari jebakan penyalahgunaan identitas. Apalagi drnhan politisasi agama, etnis dan ras yang berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan tidak berkesudahan yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
Kelima mendesak para elit politik ekonomi, partai politik dan penyelenggara Pemilu untuk memberikan keteladanan, berintegritas dan bermartabat dalam berdemokrasi sesuai konstitusi.
Keenam mendorong seluruh komponen bangsa menjadi warga merdeka yang tidak mudah terpengaruh hasutan, hoax dan ujaran kebencian. Maupun berbagai upaya lain yang menciptakan perpecahan dan pembelahan sosial yang sering terjadi dan berdampak buruk pada masyarakat.
Ketujuh menuntut partai politik untuk menjamin akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta memastikan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat.
Kedelapan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan kritis dalam penyelenggaraan bernegara dbermasyarakat sebagai bentuk kualitas kewarganegaraan.
Sembilan mengajak semua komponen bangsa untuk tidak menggunakan kebebasan demokrasi secara manipulatif yang justru mencederai hak-hak orang lain atau melanggar konstitusi.
Serta kesepuluh mengajak seluruh civitas akademika masyarakat sipil dan media massa berperan aktif untuk melakukan edukasi publik. Hal itu guna meningkatkan literasi demokrasi dan kebangsaan serta mengawasi jalannya kekuasaan.
"Seruan ini kami sampaikan sebagai bentuk tanggungjawab moral demi menjaga persatuan keadaban dan kemartabat bangsa Indonesia yang kita cintai," pungkasnya.
