- Paguyuban staf notaris dan pekerja lepas menggeruduk Kantor BPN Sleman pada Rabu (10/6/2026) karena lambatnya pelayanan birokrasi.
- Massa memprotes penumpukan berkas serta aturan birokrasi yang dinilai berubah-ubah pada loket koreksi berkas dan jalur surat ukur.
- Pemkab Sleman berkomitmen memperbaiki pelayanan melalui dukungan fasilitas serta pembaruan sistem administrasi pasca masa transisi sertifikat elektronik.
SuaraJogja.id - Viral Kantor Pertanahan/(BPN) Kabupaten Sleman digeruduk massa belum lama ini. Aksi dilakukan sebagai bentuk protes atas buruknya kinerja dan lambatnya pelayanan birokrasi di.
Massa yang disebut tergabung dalam Paguyuban Staf Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Sleman bersama para pekerja lepas (freelance) itu memadati kantor tersebut pada Rabu (10/6/2026) kemarin untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi mereka.
Sejumlah hal yang dikeluhkan antara lain banyaknya berkas yang "mangkrak" serta aturan birokrasi yang dinilai sering berubah-ubah hingga menyulitkan masyarakat.
Massa turut secara spesifik menyoroti kendala pelayanan di beberapa loket utama BPN Sleman. Massa memprotes lambatnya proses di Loket 3 yang membidangi koreksi berkas, khususnya untuk urusan konversi, pecah waris, dan penghapusan hak (roya).
Baca Juga:Duh! Gara-gara Nilai Rupiah Anjlok, Target Pembangunan Infrastruktur DIY Terancam Meleset
Selain itu, lambatnya proses validasi di Loket Jalur Surat Ukur (SU) juga menjadi sasaran kritik tajam para demonstran yang menuntut adanya perbaikan pelayanan agar lebih cepat dan transparan.
Menanggapi aksi tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman menegaskan bakal memperbaiki layanan pertanahan di wilayahnya.
Plh Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Agung Armawanta, mengatakan persoalan itu sudah dibahas dalam audiensi antara Bupati Sleman bersama Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Ikatan Notaris, dan jajaran BPN Sleman.
Dari hasil koordinasi tersebut terungkap bahwa salah satu pemicu hambatan pelayanan adalah adanya masa transisi ke sistem baru.
Pasalnya Kabupaten Sleman saat ini tengah ditunjuk sebagai percontohan nasional untuk penerapan sertifikat tanah elektronik guna menggantikan sistem manual, yang dalam praktiknya membutuhkan penyesuaian waktu serta integrasi pemetaan.
Baca Juga:MBG Bakal Libatkan Kantin Sekolah, Pemda DIY Minta Skema Kerja Sama Dibuat Jelas
"Nah, ini yang kemudian ternyata sosialisasinya itu agak kurang gitu. Sehingga kemudian, 'loh biyen cepat kok saiki suwe,' kan gitu. Dulu bisa cepat, nah ini yang ternyata belum terkomunikasikan dengan baik," kata Agung ditemui wartawan, Kamis (11/6/2026).
Selain faktor sistem, performa pelayanan BPN Sleman diakui sempat terpengaruh oleh adanya pergeseran posisi pegawai internal dalam skala besar pada periode sebelumnya.
Kondisi tersebut memaksa Bupati Sleman mengambil langkah diskresi dengan memberikan dukungan fasilitas fisik hingga perbantuan tenaga kerja kontrak daerah untuk menyokong operasional loket.
Agung menegaskan bahwa Pemkab Sleman berkomitmen untuk memperbaiki pelayanan tersebut. Mengingat memang persoalan layanan pertanahan tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga saja.
"Intinya komitmen baru membangun integritas baru bahwa layanan yang ada di BPN yang selama ini kemudian dianggap kurang memuaskan bagi masyarakat dan pelanggan itu kemudian akan diperbaiki," ujarnya.
Langkah intervensi dari pemerintah daerah ini diharapkan mampu memulihkan stabilitas layanan publik serta mengamankan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak tanah.
