- Pemkab Sleman menghentikan operasional 35 dari 129 unit layanan gizi karena kendala limbah dan administrasi hingga Juni 2026.
- Sebanyak 61 unit layanan gizi belum memiliki sertifikat laik higiene sanitasi akibat kendala perubahan mekanisme perizinan yang kompleks.
- Program makan bergizi gratis di Sleman tetap menjangkau 179.877 penerima manfaat meski layanan sektor pendidikan belum sepenuhnya merata.
SuaraJogja.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman terus mengevaluasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga 9 Juni 2026, tercatat ada 129 SPPG di Sleman, namun sebanyak 35 di antaranya tidak beroperasi sementara.
Plh Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman sekaligus Wakil Ketua Satgas Percepatan MBG Sleman, Agung Armawanta, mengatakan penghentian operasional sementara itu dilakukan usai temuan sejumlah persoalan teknis dan administratif.
"Memang ada yang sementara kemudian tidak beroperasi istilahnya. Kemarin juga diinfokan bahwa ada beberapa sebab misalnya karena faktor kebanyakan karena faktor prasyarat, misalnya pengelolaan limbah yang belum baik," kata Agung ditemui di kompleks Pemkab Sleman, Kamis (11/6/2026).
Selain persoalan pengelolaan limbah, beberapa SPPG disebut mengalami kendala administrasi internal. Termasuk persoalan tentang pencairan dana.
Baca Juga:Dugaan Korupsi Tiga Mantan Pengurus BUKP Tempel Sleman, Negara Rugi Rp2,1 Miliar
"Tapi ada juga yang kemudian berhenti karena belum cair dananya karena mungkin proses administrasi di mereka sendiri," imbuhnya.
Data Satgas MBG Sleman menunjukkan dari total 129 SPPG yang ada, sebanyak 94 SPPG masih beroperasi. Sementara 35 SPPG lainnya dihentikan sementara lantaran instalasi pengolahan air limbah (IPAL) belum memenuhi standar.
Persoalan lain yang masih membayangi pelaksanaan MBG di Sleman adalah kelengkapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) SPPG. Hingga awal Juni 2026, baru 58 SPPG yang telah memiliki SLHS dan sebanyak 10 SPPG masih dalam proses verifikasi, sedangkan 61 lainnya belum mengajukan.
Agung menyebut proses pengajuan SLHS sempat mengalami kendala lantaran perubahan mekanisme pengurusan izin.
"Memang sebetulnya SLHS Sleman itu kan sudah memakai OSS. Nah, ketika kemudian ada permintaan menggunakan yang manual, kan sebenarnya menurun ya dan ini kan menyusul syarat-syaratnya," tandasnya.
Baca Juga:Stok Sapi Kurban di Sleman Ternyata Minus 5.381 Ekor, Warga yang Mau Kurban Harus Bagaimana?
Di sisi lain, program MBG di Sleman terus berjalan dan menjangkau ribuan penerima manfaat. Berdasarkan data Korwil SPPG Kabupaten Sleman hingga 9 Juni 2026, penerima manfaat MBG mencapai 179.877 orang.
Jumlah itu terdiri dari 32.230 siswa PAUD/TK, 61.839 siswa SD, 25.963 siswa SMP, 24.046 siswa SMA/SMK, 1.193 siswa SLB, 1.832 santri pondok pesantren, 6.039 ibu hamil dan menyusui, 12.713 balita, serta 17.452 tenaga pendidik.
Namun, cakupan layanan MBG di sektor pendidikan anak usia dini masih belum sepenuhnya merata. Masih ada sejumlah sekolah yang belum terlayani program tersebut, terutama TK swasta, kelompok bermain (KB), SPS, hingga PKBM.
