SuaraJogja.id - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meminta seluruh tokoh agama untuk berkontribusi dalam menjaga kedamaian pada masa Pemilu 2024. Ia berharap agama tidak dijadikan sebagai alat politik praktis.
"Harapannya semua tokoh umat beragama untuk diminta berkontribusi memberikan pendidikan politik yang baik kepada seluruh jamaatnya," kata Kepala Kanwil Kemenag DIY Masmin Afif, Jumat (5/1/2024).
Perbedaan pilihan tentang pasangan calon (paslon) sudah tidak seharusnya menjadi persoalan yang berarti. Bahkan hingga kemudian yang memecah belah antar warga masyarakat.
Kerukunan itu harus tetap dijaga oleh semua pihak. Oleh sebab itu tokoh agama diharapkan dapat memberikan petunjuk yang baik kepada masyarakat.
Baca Juga:Pastikan Dirinya Diintimidasi, Butet Kartaredjasa Sebut Kena Prank Jokowi Sembilan Tahun
"Datang pada saat pemilihan, bahwa perbedaan tidak menjadi hal yang berarti. Jangan sampai beda tidak rukun, kita beda ndak masalah, selesai pesta demokrasi selesai, hidup bersama," ujarnya.
Menurutnya, tokoh agama sangat berperan untuk memberikan nilai-nilai positif terlebih untuk masa Pemilu 2024 yang sudah di depan mata. Sehingga nantinya terbentuk masyarakat yang bertanggungjawab dan aman setelah pemilu.
"Tokoh agama sangat berperan sekali untuk bisa memberikan pencerahan keagamaan kepada seluruh umat beragama. Agar bisa tetap rukun, tetap menghargai perbedaan, menghormati ajaran agama masing-masing, tapi kita tetap bersodara tetap harmonis dan rukun," tuturnya.
Selain itu, Masmin menekankan pentingnya untuk mengantisipasi politisasi sara dalam Pemilu nanti. Sebab agama tidak seharusnya dijadikan sebagai alat politik praktis.
Seluruh masyarakat hendaknya menyambut pesta demokrasi ini dengan damai. Meminimalisir potensi perpecahan atau gesekan antar kelompok massa yang berbeda pandangan atau pilihan.
Baca Juga:Ikut Awasi Netralitas ASN dalam Pemilu 2024, ORI DIY Siapkan Posko Aduan
"Ya kita berharap agama tidak dijadikan alat politik tetapi ajaran agama untuk memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai umat bagi masyarakat bangsa Indonesia kita mempunyai kewajiban lima tahun sekali untuk memilih, dan itu adalah pesta demokrasi yang harus kita sambut dengan riang gembira," tandasnya.
