SuaraJogja.id - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyebut bahwa Mahfud MD tidak memiliki beban jika memang akan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI.
Berbeda dengan calon lain yang kemudian sama-sama menjabat sebagai menteri di kabinet Jokowi namun memiliki beban besar. Dalam hal ini terkait dengan anggaran yang dikucurkan dalam kementerian tersebut.
"Karena kalau Prof Mahfud enggak ada beban. Ada calon yang lain ada beban karena anggaran yang dikelola itu sangat besar. Dan kita lihat potensi-potensi penyalahgunaan anggran dari kementerian yang dikelolanya itu," kata Hasto Kamis (25/1/2024).
Ditanya mengenai momentum yang tepat mundurnya Mahfud dari kabinet, Hasto belum menjawab secara pasti. Ia mengatakan masih akan mencermati situasi yang akan terjadi ke depan.
"Itu [momentum yang tepat] nanti ada resultante politik. Kami mencermati hari-hari ke depan dan kemudian kami tetap berharap pemilu ini harus menjadi peningkatan kualitas harapan rakyat untuk dapat diwujudkan oleh pemimpin. Pemilu yang bebas jujur dan adil," tegasnya.
Menurutnya semua pihak termasuk pemerintah masih memiliki waktu untuk mewujudkan komitmen Pemilu 2024 agar berjalan baik. Namun, ketika dirasa justru situasi memburuk bukan tak mungkin keputusan itu akan dibuat.
"Masih ada waktu untuk menunjukkan komitmen itu tetapi ketika situasionalnya memburuk, ya tentu saja Prof Mahfud bersama Pak Ganjar dalam momentum yang tepat bisa mengambil suatu keputusan yang tegas," ujarnya.
"Kami berharap momentum yang tepat itu nanti Prof Mahfud akan menyampaikan sikapnya," imbuhnya.
Ia menyebut bahwa sebenarnya pembahasan terkait mundurnya Mahfud dari Kabinet Indonesia Maju itu sudah dibahas cukup lama. Sinyal rencana mundur itu pun bahkan, dituturkan Hasto, sudah dimunculkan Mahfud saat debat keempat Pilpres kemarin.
Kendati demikian pihaknya termasuk Mahfud diakui masih akan memperhitungkan sejumlah faktor ke depan. Salah satunya terkait pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut bahwa presiden-menteri boleh memihak dan berkampanye.
"Sudah, sudah dibahas lama. Hanya ya kan kita lihat kan, misalnya momentum tadi pagi dari pernyataan Pak Presiden juga kami perhitungkan sebagai salah faktor yang nantinya akan berpadu dengan faktor-faktor yang lain. Intinya Prof Mahfud betul-betul ingin menunjukkan bahwa kekuasaan itu untuk rakyat," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, Mahfud mengatakan sudah sejak lama berencana mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam.
"Saya merencanakan mengundurkan diri sebenarnya sudah lama ketika akan mulai debat pertama," kata Mahfud MD, usai acara diskusi Tabrak Prof di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).
Kalau sudah tidak menjadi menteri, Mahfud merasa bisa lebih leluasa untuk membuka dan membaca data-data karena sudah tidak berada di pemerintahan.
"Saya dahulu diangkat oleh beliau dengan sangat terhormat, dengan penuh kepercayaan kepada beliau sebagai presiden rakyat," katanya.
"Dan saya harus mempersiapkan diri dengan baik-baik karena saya akan bersama calon presiden rakyat yang lain, namanya Pak Ganjar Pranowo," lanjutnya.
Pertimbangan kedua, selama menjadi cawapres tidak pernah sedikit pun menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye.
Mahfud menjawab bahwa dirinya akan mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam menunggu waktu dan momentum yang tepat, serta akan dilakukan dengan baik-baik.
"Menunggu timing [mundur sebagai Menko Polhukam]. Dengan rasa hormat kepada Presiden Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa," imbuh Mahfud.
