SuaraJogja.id - Ganjar Pranowo menekankan pentingnya melakukan pengawasan terhadap pemerintahan. Salah satu yang disoroti adalah check and balances bagi pemerintah yang baru ke depan.
Hal ini diungkapkan Ganjar saat ditemui awak media di kediamannya di Sleman, Kamis (25/4/2024). Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memastikan tetap akan berada di luar pemerintahan.
"Wah itu sudah saya jawab berkali-kali [kalau ditawari menteri], biar bedakan antara sikap politik dengan penghormatan kepada pemenang. Saya menghormati pemenang tetapi sikap politik saya lebih baik kami di luar," kata Ganjar.
Mengenai sikap PDI Perjuangan sendiri, Ganjar mengaku belum bisa memastikan lebih lanjut. Namun, ia menyebut sejauh ini kans partainya berada di luar pemerintahan terbuka lebar.
Baca Juga:Absen saat Penetapan Pemenangan Pilpres 2024, Ganjar Pranowo: Coba Tanya KPU Jam Berapa Ngirimnya
"Belum memutuskan ya tetapi kalau liat statement-stament Bu Mega kayaknya iya, di luar pemerintahan, kan kita enggak kenal istilah opisisi," ujarnya.
Ia kembali menekankan pentingnya check and balances di dalam pemerintahan. Kontrol terhadap para penguasa itu harus tetap dilakukan.
"Nah itu juga saya kira yang penting biar buat kemudian tidak semuanya boso jowone anut grubyuk, semuanya ikut-ikut tetapi ada juga yang bisa melakukan kontrol dengan baik," tegasnya.
Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar alias Uceng menilai jarang ada partai politik (parpol) yang ingin menjadi oposisi di dalam pemerintahan. Penyebabnya tidak lain karena minimnya keuntungan elektoral ketika menjadi oposisi.
"Jarang ada partai mau oposisi karena mereka tidak mendapatkan keuntungan elektoral menjadi oposisi. Biasanya yang menjadi oposisi itu bakal miskin kan, enggak punya kekuasaan dan itu yang bikin males," kata Uceng ditemui di Fakultas Hukum UGM, Selasa (23/4/2024).
Uceng menilai sudah seharusnya ke depan dipikirkan bagaiman kemudian partai oposisi itu mendapatkan keuntungan elektoral. Masyarakat dalam hal ini bisa turut andil untuk menciptakan kondisi tersebut.
"Makanya saya termasuk yang mengatakan siapa yang mau oposisi pada pemerintahan harus kita pilih di pemilu berikutnya, harus kita pilih calonnya di Pilkada gitu dan menghukum partai-partai yang status quo gitu," ungkapnya.
