Hidup Segan Mati Tak Mau, Pemda DIY Ogah Membeli Saham PT Primissima

"Ya Primissima itu sepertinya hidup segan mati tak mau. Dari dulu kok tak pernah selesai. Mestinya tak merugikan karyawan," kata Sri Sultan HB X merespon kondisi Primissima.

Galih Priatmojo
Selasa, 09 Juli 2024 | 19:24 WIB
Hidup Segan Mati Tak Mau, Pemda DIY Ogah Membeli Saham PT Primissima
Gubernur DIY, Sri Sultan HB X mengomentari PT Primissima di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (09/7/2024). [Kontributor/Putu Ayu Palupi]

SuaraJogja.id - Gubernur DIY Sri Sultan HB X angkat suara terkait polemik PT Primissima yang terletak di Jalan Magelang, Sleman, Yogyakarta. Sultan tak ingin campur tangan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terancam ditutup dan sempat didemo karyawannya tersebut.

Apalagi menawar kembali saham PT Primissima untuk dijadikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebab perusahaan negara yang bergerak di sektor produksi tekstil tersebut dalam tahap hidup segan mati tak mau.

"Kami tidak berani untuk nawar lagi menjadi BUMD seperti tujuh-delapan yang lalu. Karena dengan begini nanti diambil alih juga saya pusing juga," papar Sultan di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (09/7/2024). 

Mengaku prihatin dengan kondisi para karyawan, Sultan mendapatkan informasi bila perusahaan tersebut bermasalah sejak lama. Bahkan PT Primissima disebut selalu merugi namun tidak ada perbaikan manajemen dan operasional perusahaan. 

Baca Juga:32 Tambang di DIY Disinyalir Ilegal, Sultan: Ditutup Saja, Kenapa Takut?!

Karenanya Pemda DIY tidak berani mengambil resiko untuk membeli saham perusahaan tersebut. Meski demikian, Sultan berharap polemik PT Primissima tidak merugikan karyawannya.

"Ya Primissima itu sepertinya hidup segan mati tak mau. Dari dulu kok tidak pernah selesai. Mestinya tidak merugikan karyawan. Memang dari awal tidak tahu kenapa tidak diselesaikan. Jangan sampai karyawan itu dirugikan," tandasnya. 

Sebelumnya Kementerian BUMN berencana menutup sejumlah BUMN yang terus merugi pada tahun ini. Tercatat sebanyak 14 BUMN yang dinilai bermasalah, salah satunya PT Primissima yang akan ditutup operasionalnya.

Sejumlah 15 karyawan pun sempat berunjuk rasa karena tidak menerima gaji selama berbulan-bulan hingga berjumlah sekitar Rp108 juta. Tunggakan BPJS dari 2020 silam pun juga belum terbayarkan.

Kontributor : Putu Ayu Palupi

Baca Juga:Jabatan Dirut PT Taru Martani Kosong Pasca Nur Achmad Affandi Tersandung Korupsi, Tiga Nama Pengganti Mencuat

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini