SuaraJogja.id - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menggalakkan pengawasan partisipatif dengan menggandeng sejumlah organisasi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, salah satunya Dinas Kebudayaan setempat dalam mewujudkan Pilkada 2024 yang bermartabat.
Ketua Bawaslu Kulon Progo Marwanto di Kulon Progo, Selasa, mengatakan salah satu langkah untuk mewujudkan pilkada bermartabat, Bawaslu Kulon Progo mengupayakan adanya integritas dalam proses tiap tahapan maupun hasil akhir pilkada.
Regulasi tentang pilkada berhasil diimplementasikan, baik oleh peserta/kontestan maupun penyelenggara.
"Dalam rangka mencapainya, Bawaslu Kulon Progo saat ini sedang menggalakkan pengawasan partisipatif dengan menggandeng sejumlah organisasi pemerintah daerah (OPD) dan pemangku kepentingan lainnya," kata Marwanto usai audiensi dengan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kulon Progo.
Baca Juga:Mengejar Target 100 Persen: Coklit Data Pemilih Pilkada Kulon Progo Capai 96,4 Persen
Ia mengatakan Bawaslu Kulon Progo dan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kulon Progo sepakat mendorong pemilihan bupati dan wakil bupati (Pilkada) 2024 di Bumi Menoreh terlaksana secara bertartabat.
“Kundha Kabudayan saya kira salah satu mitra yang tepat untuk mendorong terwujudnya pilkada berintegritas. Kami dan Kundha Kabudayan sepakat untuk meneruskan perjanjian kerja sama yang dibuat tahun 2022 untuk melaksanakan pengawasan partisipatif," katanya.
Marwanto mengatakan dari aspek budaya, ada nilai luhur yang diyakini, termasuk oleh masyarakat Kulon Progo, bahwa menjaga harmoni itu di atas segalanya. Jadi meski ada kontestasi, sebisa mungkin tidak menimbulkan konflik.
"Kami juga akan berkolaborasi pada kegiatan seni budaya Kundha Kabudayan untuk menitipkan pesan-pesan pengawasan pilkada," katanya.
Sebagaimana diketahui, Pilkada terakhir di Bumi Menoreh atau Kabupaten Kulon Progo terakhir kali dilaksanakan pada 2017. Tercatat, waktu itu pilkada diikuti oleh dua pasangan calon dapat berlangsung dengan lancar dan damai. Sampai akhir jabatan bupati di 2022, hingga kini belum ada lagi bupati definitif sehingga kendali pemerintahan dilaksanakan oleh penjabat bupati.
Baca Juga:PAN Buka Peluang Koalisi dengan Semua Partai di Pilkada Gunungkidul
“Kami ingin pilkada tahun ini juga berlangsung lancar dan damai. Namun tidak hanya itu, perlu pilkada bermartabat agar juga bisa menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas untuk memajukan Kabupaten Kulon Progo,” kata Marwanto.
