Tolak atau Terima? Forum Rektor PTMA Kaji Konsesi Tambang Muhammadiyah

SuaraJogja.id - Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah (PTMA) menyatakan sedang mengkaji keputusan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang menerima tawaran konsesi tambang dari pemerintah. Kajian dilakukan mengingat konsensi tambang akan menimbulkan dampak sosial di masyarakat.

"Bagi Forum Rektor PTMA, ini adalah kajian baru yang harus kita cermati," ujar Ketua Forum Rektor PTMA sekaligus Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Gunawan Budiyanto disela 8th International Conference on Sustainable Innovation (ICoSI) di Yogyakarta, Rabu (7/8/2024).

Menurut Gunawan, kajian dilakukan PTMA dengan melihat keputusan konsesi tambang tersebut dari perspektif keilmuan alih-alih politik. Diskusi-diskusi awal telah dilakukan, namun belum sampai pada tahap teknis.

"Kita masih melakukan kajian. Bukan hanya kajian tentang bagaimana kita melakukan upaya penambangan itu, tetapi juga dampak sosialnya," ungkapnya.

Gunawan menambahkan, salah satu isu utama yang menjadi perhatian terkait isu konsesi tambang adalah potensi konflik agraria. Akan ada dampak sosial yang terjadi di lingkungan maupun di masyarakatnya.

"Manakala kita membuka sebuah proyek yang membebaskan lahan begitu besar, pasti akan muncul konflik agraria," tandasnya.

Forum Rektor PTMA berharap dapat mengarahkan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dengan perspektif yang lebih baik. Gunawan menyatakan forum tersebut akan terus melakukan kajian mendalam terhadap keputusan ini, termasuk mempertimbangkan dampak sosial yang mungkin timbul.

Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari Forum Rektor PTMA mengenai dukungan atau penolakan terhadap keputusan PP Muhammadiyah. Gunawan menegaskan bahwa forum masih dalam tahap pengkajian dan pembahasan.

"Yang menentukan adalah siapa yang memegangnya. Kalau yang memegang orang yang tidak baik, pisau itu bisa menjadi senjata yang berbahaya. Ilmu, sama," imbuhnya.

Sebelumnya PP Muhammadiyah memutuskan menerima tawaran konsesi tambang dari pemerintah. Meski hingga saat ini masih muncul pro dan kontra di tingkat internal Muhammadiyah.