SuaraJogja.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman memastikan semua peserta Pilkada tidak diperkenankan untuk menggunakan fasilitas negara. Hal ini kembali ditekankan menyusul dua calon bupati dan wakil bupati Sleman saat ini berstatus sebagai petahana.
"Jadi semua peserta pilkada dilarang untuk menggunakan fasilitas milik pemerintah kecuali memang ada izinnya seperti itu," kata Ketua KPU Kabupaten Sleman, Ahmad Baehaqi kepada awak media, Selasa (24/9/2024).
Saat ini, KPU Sleman juga tengah berkoordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman terkait dengan larangan yang ada. Termasuk lokasi yang nantinya dilarang untuk dilakukan kampanye pasangan calon.
"Jadi kami masih berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan lokasi-lokasi yang dilarang," ujarnya.
Baca Juga:Pemkot Yogyakarta Minta Pegawai Penerima Upah APBD Netral di Pilkada
Pada kesempatan ini, KPU Sleman secara resmi mendeklarasikan kampanye damai untuk Pilkada 2024. Deklarasi itu dilakukan pada Selasa (24/9/2024).
Deklarasi damai tersebut dihadiri langsung oleh seluruh pasangan calon kepala daerah pada Pilkada Sleman 2024, anggota partai politik peserta pemilu, Bawaslu Sleman, TNI, Polri, serta tokoh masyarakat lain.
Deklarasi damai ini turut ditandatangani oleh seluruh pasangan calon serta tim pemenangan. Diharapkan Baehaqi, deklarasi damai ini benar-benar dilaksanakan dalam kontestasi mendatang.
Sementara itu, dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Sleman yakni Kustini Sri Purnomo dan Sukamto serta Harda Kiswaya dan Danang Maharsa sepakat untuk melakukan kampanye damai. Mereka turut berkomitmen menjaga kedamaian situasi di Bumi Sembada selama Pilkada.
Calon Bupati nomor urut 1, Kustini berharap semua elemen masyarakat dapat bersinergi mewujudkan kedamaian selama Pilkada 2024. Menurutnya berbeda pilihan bukan alasan untuk saling membenci.
Baca Juga:ASN di DIY Dilarang Pose Politik, Siap-siap Disanksi Tegas
"Ya kita berharap warga Sleman damai sentosa mari kita pilih pilihan yang cocok dengan hati nurani kita. Jadi tidak ada gesekan karena semua punya hak untuk memilih, damai, sentosa, Sleman adalah rumah bersama. Mari kita cari pemimpin sesuai hati nurani," kata Kustini.
Senada, Calon Bupati nomor urut 2, Harda sepakat dengan aturan yang telah ada. Menurutnya contoh sebagai pengayom dan pelindung masyarakat sudah harus bisa digambarkan sejak proses awal kontestasi ini dengan menjaga perdamaian.
"Kami suka perdamaian. Sehingga apapun karena saya sikapi pemimpin daerah bupati itu suatu lambang pelindung pengayom, sehingga kita meraihnya dengan cara yang baik sesuai dengan regulasi yang sudah diatur. Siap kita laksanakan," ujar Harda.
