SuaraJogja.id - Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) M Addi Fauzani mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menyelesaikan Peraturan Presiden (Perpres) terkait transisi pemerintahan. Hal itu guna mengantisipasi kekacauan antar kementerian yang ada.
Menurut Addi, konflik antar kelembagaan seperti ego sektoral, perbedaan visi dan misi, hingga perebutan alokasi anggaran, overlapping/tumpang tindih tugas dan wewenang mungkin saja terjadi.
"Konflik di atas bisa diatasi dengan bekal kepemimpinan kuat dan tegas Prabowo dan pengaturan tentang tugas dan wewenang menteri-menteri yang jelas," kata Addi, saat dihubungi SuaraJogja.id, Senin (21/10/2024).
"Prabowo perlu segera menyelesaikan Peraturan Presiden tentang masing-masing Kementerian yang di antaranya berisi tugas, wewenang dan struktur organisasi," imbuhnya.
Addi bilang dalam 100 hari pertama diperlukan agenda segera untuk konsolidasi kabinet. Hal ini bertujuan agar masing-masing kementerian bisa bekerja secara maksimal dan solid.
"Memperjelas kebijakan-kebijakan, melanjutkan program-program yang belum selesai. Sehingga menjamin keberlanjutan program. Publik akan selalu mengawasi," tegasnya.
"100 hari pertama bisa menjadi pembuktian bagi menteri-menteri bahwa mereka bukan diangkat karena bagi-bagi kue. Karena ekspektasi publik pasti tinggi," imbuhnya
Disamapaikan Addi, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka perlu benar-benar teliti memastikan para menterinya untuk bertindak profesional dan anti terhadap KKN. Penindakan tegas perlu dilakukan jika ada yang kedapatan KKN.
"Prabowo harus berani untuk menindak menteri-menteri yang KKN. Agar kelebihan dari kabinet yang gemuk ini benar-benar dapat mensejahterakan rakyat, sehingga rakyat berdaulat, sebagaimana pidato Prabowo ketika dilantik menjadi Presiden," tandasnya.
Baca Juga:5 Pedoman Pemasangan Foto Resmi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024-2029
Terkait dengan kabinet yang gemuk sendiri, tak dipungkiri Addi memiliki kelebihan dan kekurangan. Dari kelebihannya, dengan kondisi kabinet sekarang seharusnya kementerian yang ada akan menjadi lebih fokus.
"Ini tentunya akan berdampak pada pelayanan publik yang seharusnya menjadi lebih efektif dan efisien," ucapnya.
"Sedangkan kekurangannya, kalau tuduhan atas kabinet gemuk hanya karena ingin bagi-bagi jabatan itu memang benar adanya. Maka kabinet yang banyak ini hanya akan melestarikan egosektoral masing-masing kementerian karena tidak kompeten dan lebih parahnya membebani anggaran negara, dan berpotensi menjadi lumbung-lumbung korupsi. Pada akhirnya masyarakat yang akan dirugikan," tambahnya.
