SuaraJogja.id - Dosen Hukum Lingkungan dan Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) Universitas Gadjah Mada (UGM) Wahyu Yun Santoso menyoroti pemecahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) oleh Presiden Prabowo Subianto. Padahal ada banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dikerjakan.
PR itu di antaranya terkait kelanjutan lembaga uji kelayakan lingkungan hidup yang baru dibentuk hingga isu soal zero emission dan ekonomi hijau.
Menurut Wahyu, pemecahan KLHK menjadi Kementeri Kehutanan dan Kementeri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup itu tidak produktif.
"Ada banyak PR KLHK yang sebenarnya mungkin lebih tepat dalam wadah yang sama," kata Wahyu saat dihubungi SuaraJogja.id, Senin (21/10/2024).
Baca Juga:JCW Desak KPK Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej usai Kembali Ditunjuk Wamen Hukum Era Prabowo
"PR banyak tapi saya justru melihat lebih kepada PR yang banyak itu apakah lebih mudah terjawab dengan kemesraan yang setidaknya sudah terbentuk sekarang atau dengan kemudian menceraikan mereka lagi. Ini sesuatu yang sangat tidak produktif," imbuhnya.
Dia menilai ada beberapa konsep yang seharusnya dipertahankan oleh Prabowo. Terlepas dari pendekatan konsep pemerintahan yang berbeda dari Jokowi.
"Terlepas mungkin memang beda konsep Prabowo dengan Jokowi dan Jokowi juga banyak catatan tapi ada beberapa hal yang semestinya itu dilanjutkan dengan beberapa konsep tidak dengan dirombak sekian rupa," tandasnya.
Wahyu bahkan tak yakin dalam 100 hari kerja pertama dua kementerian tersebut akan berjalan mulus. Menurutnya 100 pertama hanya akan digunakan untuk menata kembali kementerian masing-masing.
"Optimisme saya tidak bisa menyampaikan sedikit pun, karena dalam 100 hari kerja yang lebih kesulitan itu menata, yang pindahan, menata struktur, belum lagi hal-hal yang rutin lalu dipusingkan dengan rapat pemisahan, penataan, itu kan memakan waktu," tandasnya.
Baca Juga:Temuan Gua di Gunungkidul, Tim Ahli UGM Segera Lakukan Pemetaan Menyeluruh di Jalur JJLS
Belum lagi ketika melihat rekam jejak para menteri yang ditunjuk oleh Prabowo. Optimisme dua kementerian itu akan berjalan baik seolah makin surut dan tak terlihat.
"Optimisme itu kalau saya melihat track record orang yang selama ini kencang kuat dan tidak terafiliasi dengan bos-bos besar itu saya akan mengatakan saya optimis maksudnya okelah kita bisa," ujarnya.
"Tapi dimanapun level kementerian bawah di dirjen, semangat mereka bagus-bagus, semangat konsep yang mereka pertahankan untuk melindungi lingkungan bagus. Tapi kalau semangat itu terganjal dengan politik yang tidak support di atas di level pucuk pimpinan itu kan menjadi permasalahan," tambahnya.
Diketahui dalam kabinet Merah Putih yang dibentuk Prabowo, dia menunjuk Raja Juli Antoni menjadi Menteri Kehutanan. Sedangkan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup diberikan kepada Hanif Faisol Nurofiq.
