SuaraJogja.id - Sebanyak lima dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) perwakilan dari Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) ikut melakukan aksi unjukrasa di Patung Kuda, Jakarta, Senin (03/2/2025). Mereka menuntut kejelasan pembayaran tunjangan kinerja (tukin) yang tidak dibayarkan sejak 2020 silam.
Koordinator ADAKSI DIY, Suparyanto saat dihubungi, Senin Siang menyatakan, mereka memang sengaja bergabung dengan anggota ADAKSI dari berbagai daerah untuk meminta kejelasan nasib ke Istana Merdeka Jakarta.
"Iya, saya ikut aksi yang diadakan di dekat Patung Kuda. Tadi aksi baru saja selesai. Ada delapan perwakilan dari asosiasi yang diterima di Istana. Setelah aksi tadi, delapan perwakilan dari asosiasi diterima di Istana untuk membahas tuntutan kami," paparnya.
Menurut dosen yang mengajar di salah satu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) tersebut, pihaknya masih menunggu hasil audensi tersebut. Dia berharap tuntutan pembayaran tukin bisa segera dilakukan bagi semua dosen ASN.
Baca Juga:Dua Siklon Akibatkan Curah Hujan Tinggi di Jogja, Waspadai Banjir dan Longsor
Apalagi DPR RI menyatakan ada ketersediaan anggaran tukin sebesar Rp 2,5 Triliun bagi dosen ASN. Karenanya pemerintah diharapkan bisa segera menerbitkan aturan untuk pencairan tukin tersebut.
"Yang kami minta tukin for all (tukin untuk semua-red) dosen ASN dan dibayarkan penuh," tandasnya.
Secara terpisah sejumlah dosen ISI Yogyakarta juga menggelar aksi unjukrasa di kampus setempat, Senin Siang. Mereka juga menuntut tukin yang menjadi hak mereka segera dibayarkan.
Dosen ASN Prodi Teater, Yudiaryani yang membacakan pernyataan sikap menyatakan, tukin 2020-2024 merupakan hak dosen ASN Kemendiktisaintek. Karenanya berbagai argumentasi hukum yang dijadikan alasan untuk meniadakan pencairan tukin 2020-2024 harusnya menjadi prioritas Pemerintahan Prabowo untuk segera membuat kebijakan bagi terealisasinya pencairan tukin 2020-2024.
"Tukin bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme ASN di lingkungan kampus dan hal itu akan berdampak pada peningkatan kinerja PTN secara komprehensif," ungkapnya.
Baca Juga:Gandeng Vokalis Stars and Rabbit, Metzdub Suarakan Kebisingan Jogja Lewat Prachodayat
Harmonisasi antarkementrian dan DPR telah menemui titik kesepakatan saat ini. Karena itu mestinya tukin 2025 dapat segera dicairkan.
Apalagi para dosen menjalankan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan baik. Selain itu berperan aktif mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat UUD 1945.
"Namun kemaslahatan dan kesejahteraannya selalu diabaikan dan didiskriminasi dengan tidak diturunkannya tukin 2020-2024," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
