SuaraJogja.id - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispussip) Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mengoptimalkan layanan digital untuk urusan surat-menyurat guna menyiasati penghematan anggaran alat tulis kerja dengan menggunakan aplikasi Srikandi.
Kepala Dispussip Kulon Progo Duana Heru Supriyanta di Kulon Progo, Selasa, mengatakan anggaran pengadaan Alat Tulis Kerja (ATK) harus dipangkas sampai 50 persen karena adanya refocusing anggaran.
ATK tersebut termasuk kertas untuk urusan surat-menyurat karena saat ini masih ada proses surat-menyurat dan pembuatan dokumen yang membutuhkan bentuk fisik dari kertas.
"Untuk itu kami mengoptimalkan layanan digital menggunakan aplikasi Srikandi," kata Duana.
Baca Juga:Ruas Jalan Baru di Gunungkidul Diperkirakan Masih Gelap Akibat Pemangkasan Anggaran dari Pusat
Ia mengatakan Srikandi merupakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, yang dimanfaatkan untuk mengelola arsip dan surat-menyurat secara elektronik. Artinya, proses dilakukan sepenuhnya secara digital.
"Jadi urusan surat-menyurat antar-kabupaten, provinsi, sampai ke kementerian sudah paperless," katanya.
Duana mengatakan proses surat-menyurat lewat aplikasi Srikandi rencananya akan diberlakukan penuh mulai Maret 2025. Melalui aplikasi Srikandi, pemerintah diharapkan mampu seefisien mungkin mengurangi penggunaan kertas.
"Kami melalukan bimbingan teknis (bimtek) dan pembinaan penggunaan aplikasi Srikandi secara virtual untuk menekan biaya yang dikeluarkan," katanya.
Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kulon Progo Progo Sudarmanto mengatakan saat ini rapat koordinasi lebih banyak dilakukan secara virtual.
Baca Juga:Bom Waktu, Ekonom UGM Sebut Pemangkasan Anggaran Bukti Tata Kelola Buruk Sejak Lama
Berkurangnya anggaran ATK pun juga disiasati dengan proses kerja secara digital. Ia menilai penghematan ATK dan kegiatan rapat justru membuka kesempatan untuk jajarannya agar semakin inovatif.
"Justru penghematan tersebut menjadi peluang kami untuk meningkatkan digitalisasi kepegawaian," kata Sudarmanto.
