Begini Siasat Pemkab Kulon Progo Sikapi Adanya Efisiensi Anggaran

Pemkab Kulon Progo melakukan inovasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran, diantaranya penggunaan digitalisasi dalam proses surat menyurat.

Galih Priatmojo
Selasa, 11 Februari 2025 | 17:24 WIB
Begini Siasat Pemkab Kulon Progo Sikapi Adanya Efisiensi Anggaran
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispussip) Kabupaten Kulon Progo memberikan pelatihan layanan digital. (ANTARA/HO-Dokumen Duana)

SuaraJogja.id - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispussip) Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mengoptimalkan layanan digital untuk urusan surat-menyurat guna menyiasati penghematan anggaran alat tulis kerja dengan menggunakan aplikasi Srikandi.

Kepala Dispussip Kulon Progo Duana Heru Supriyanta di Kulon Progo, Selasa, mengatakan anggaran pengadaan Alat Tulis Kerja (ATK) harus dipangkas sampai 50 persen karena adanya refocusing anggaran.

ATK tersebut termasuk kertas untuk urusan surat-menyurat karena saat ini masih ada proses surat-menyurat dan pembuatan dokumen yang membutuhkan bentuk fisik dari kertas.

"Untuk itu kami mengoptimalkan layanan digital menggunakan aplikasi Srikandi," kata Duana.

Baca Juga:Ruas Jalan Baru di Gunungkidul Diperkirakan Masih Gelap Akibat Pemangkasan Anggaran dari Pusat

Ia mengatakan Srikandi merupakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, yang dimanfaatkan untuk mengelola arsip dan surat-menyurat secara elektronik. Artinya, proses dilakukan sepenuhnya secara digital.

"Jadi urusan surat-menyurat antar-kabupaten, provinsi, sampai ke kementerian sudah paperless," katanya.

Duana mengatakan proses surat-menyurat lewat aplikasi Srikandi rencananya akan diberlakukan penuh mulai Maret 2025. Melalui aplikasi Srikandi, pemerintah diharapkan mampu seefisien mungkin mengurangi penggunaan kertas.

"Kami melalukan bimbingan teknis (bimtek) dan pembinaan penggunaan aplikasi Srikandi secara virtual untuk menekan biaya yang dikeluarkan," katanya.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kulon Progo Progo Sudarmanto mengatakan saat ini rapat koordinasi lebih banyak dilakukan secara virtual.

Baca Juga:Bom Waktu, Ekonom UGM Sebut Pemangkasan Anggaran Bukti Tata Kelola Buruk Sejak Lama

Berkurangnya anggaran ATK pun juga disiasati dengan proses kerja secara digital. Ia menilai penghematan ATK dan kegiatan rapat justru membuka kesempatan untuk jajarannya agar semakin inovatif.

News

Terkini

Penolakan warga bukan tanpa sebab. Mereka masih menunggu hasil mediasi Penghageng Datu Dana Suyasa Keraton Yogyakarta GKR Mangkubumi.

News | 20:19 WIB

UGM menyatakan bahwa Joko Widodo adalah alumnus Fakultas Kehutanan UGM.

News | 18:31 WIB

Meski demikian Sultan akan meminta Sekda DIY untuk berkoordinasi dengan Pemkot terkait hal itu.

News | 17:52 WIB

Disampaikan Andi Sandi, sebelum ada putusan yang final dan berkuatan hukum tetap hak berupa gaji itu tetap akan diterima.

News | 16:06 WIB

Dari mulai pendaftaran, pembayaran biaya kuliah, hingga kelulusan, semuanya tercatat dengan lengkap.

News | 14:37 WIB

UGM adalah lembaga institusi pendidikan yang selalu mematuhi peraturan akademik.

News | 14:08 WIB

Dengan dukungan jaringan kerja BRI yang luas di setiap embarkasi diharapkan pendistribusian banknotes ini bisa dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

News | 12:00 WIB

Ia merasa prihatin atas situasi yang menurutnya mencederai muruah kampus biru.

News | 11:46 WIB

Isu ijazah palsu Jokowi masih terus menjadi perdebatan meski mantan Wali Kota Solo tersebut tak lagi menjadi Presiden.

News | 10:33 WIB

Perayaan ulang tahun INNSIDE by Melia Yogyakarta digelar di Skydeck Rooftop Pool and Bar.

Lifestyle | 10:15 WIB

Selama menjadi Direktur Utama BSI, Hery mampu membawa bank syariah terbesar di Indonesia tersebut bertransformasi dengan catatan kinerja yang cemerlang.

News | 22:00 WIB

Menurut dia, pada periode April 2025 memang insiden kecelakaan laut karena terseret arus pantai sering terjadi.

News | 20:01 WIB

"Kalau tidak diproses hukum, bisa saja pelaku mengulangi perbuatannya terhadap korban lain".

News | 19:43 WIB

Langkah ini juga diharapkan mampu menekan angka pengangguran di Sleman.

News | 19:15 WIB

Made menyebutkan, Pemda hanya mengatur masalah pengalihan aset dan relokasi parkir.

News | 17:31 WIB
Tampilkan lebih banyak